Kupang (MEDIATOR)-Mantan Kapolda NTT, Irjen (Purn) Johni Asadoma angkat bicara mengenai strategi untuk mencegah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di daerah di provinsi ini. Untuk diketahui, NTT adalah ladang subur pidana perdagangan orang. Modusnya bermacam-macam, dan terbesar adalah direkrut sebagai tenaga kerja dengan dokumen yang dipaksukan. Mereka diberangkatan melalui jalan tikus, diseberangkan ke luar negeri, dipekerjakan di perkebunan sawit, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Karena ketiadaan dokumen, bargaining posisi tenaga kerja ini lemah dan ini yang dimanfaatkan oleh perekrut untuk memanfaatkan mereka. Setiap tahun, ratusan mayat dikirim ke NTT. Semua dalam kondisi mengenaskan.
“Karena itu, untuk memutuskan mata antai TPPO, perlu adanya koordinasi dan kolaborasi mulai dari pemerintah desa serta aparat penegak hukum melalui gerakan masif,. Kita tidak bisa mengandalkan aparat penegak hukum saja, tetapi aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat hukum harus sama-sama bekerja secara terintegrasi, terkoordinir dan terkontrol karena jaringan TPPO ini bekerja dari tingkat desa,”katanya saat diskusi bersama para Pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTT setelah mendaftar sebagai bakal calon gubernur NTT periode 2024-2029, Sabtu (18/5/2024).
Setelah itu, lanjut Johni, harus ada struktur organisasi yang menaungi, entah dalam bentuk satuan tugas (satgas), atau berada di bawah dinas tenaga kerja maupun Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
“Memang kemarin itu ada satgasnya, tapi perlu kita genjot lagi karena di arus bawah ini tidak hidup,”ujarnya.
Di arus bawah atau tingkat desa, ada kepala desa, pendeta, ustad, bhabinkamtibmas, dan babinsa, seluruhnya dimobilisasi agar bersama-sama menanggulangi persoalan TPPO ini. Mantan Kapolda NTT ini mengatakan, polisi telah bekerja cukup keras untuk mencegah kasus TPPO, namun penanganan TPPO tidak boleh diserahkan seluruhnya ke polisi, tetapi harus kerja secara terkoordinir secara rapi dan masif.
Menurutnya, pencegahan TPPO harus mulai dari pendekatan soft approach seperti himbauan dan kampanye pencegahan di gereja dan masjid yang dilakukan oleh tokoh agama. Himbauan juga melalu media sosial serta melalui pemasangan spanduk di desa-desa yang isinya menjelaskan tentang prosedur yang benar jika bekerja di luar negeri.
Selain itu, aparat desa harus komitmen jika ada orang asing yang datang ke desa mencari tenaga kerja, perlu dicatat, diinterogasi, diawasi. Untuk aparat penegak hukum bertugas melakukan pengawasan di pintu masuk dan keluar pelabuhan laut dan pelabuhan udara.
Akan tetapi, calon pekerja migran yang melewati jalur resmi, lanjutnya, diberikan pelatihan yang cukup sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Di luar negeri, mereka juga terus dimonitor. “Memang harus ada kepedulan dari pimpinan, Bentuk satgas kemudian mulai bekerja dengan pengawasan,” tandanya.
Adapun saat ini, rata-rata pekerja migran jalur tidak resmi yang meninggal di luar negeri mencapai lebih dari 50 orang per tahun karena berbagai sebab seperti penganiyaan oleh majikan dan pelecehan seksual bagi yang bekerja di café maupun klub malam.
Terkait keseriusannya di Pilgub NTT mendatang, Johni Asadoma tercatat telah mendaftar di sejumlah partai politik seperti Gerindra, PSI, PAN dan terakhir PKB. Menurutnya, penanganan TPPO di NTT juga menjadi salah satu program, jika ia diusung dan terpilih sebagai gubernur NTT pada pemilihan gubernur November 2024.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB NTT Donatus Djo mengatakan, PKB dengan hati terbuka menerima pendaftaran Johni Asadoma, dan akan berproses lebih lanjut.
“Prinsipnya di PKB semua sama, setara, kami akan membawa berkas ke Jakarta,” ujarnya. Menurutnya, DPW PKB akan mengusulkan uji kompetensi keahlian (UKK) bagi sembilan bakal calon gubernur yang telah mendaftar di PKB. (**Lin/KJR)
