Kupang (MEDIATOR)—Komitmen menjadikan pesisir sebagai motor ekonomi kembali ditegaskan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo. Dalam pertemuan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Kantor Gubernur NTT, Rabu (25/2), Wali Kota secara langsung mengusulkan dua lokasi di Kota Kupang agar masuk prioritas Program Kampung Nelayan Merah Putih.
Dua lokasi tersebut berada di Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa. Keduanya telah dinyatakan clean and clear, administrasi lengkap, dan telah diverifikasi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kami mohon ini bisa menjadi prioritas. Semua persyaratan sudah siap, tinggal dukungan percepatan,” tegas Wali Kota.
Menurutnya Kelurahan Lasiana tercatat memiliki 900 nelayan dengan luas kawasan sekitar 9,3 hektare dan potensi produksi ikan mencapai 350 ton per tahun. Namun, kerusakan peralatan akibat bencana sebelumnya membuat produktivitas belum optimal. “Kami percaya membangun pesisir berarti membangun masa depan. Laut adalah sumber kehidupan, maka nelayan harus menjadi prioritas kesejahteraan,”ujarnya.
Wali Kota juga menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Kota Kupang untuk berkolaborasi, mulai dari penyediaan lahan, dukungan regulasi, hingga pendampingan nelayan agar program berjalan berkelanjutan. “Kami siap bekerja bersama. Ini bukan hanya tentang Kota Kupang, tetapi tentang masa depan nelayan dan keluarga mereka,”tutup Wali Kota.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, minta kepada Dirjen Perikanan Tangkap bersama jajaran untuk segera menindaklanjuti, mengingat Pemkot Kupang sudah menyediakan lahan. Dia menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Program ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun ekonomi dari bawah agar lebih produktif dan berdaya saing.
“Targetnya bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi kesejahteraan masyarakat. Kawasan pesisir harus menjadi pusat produksi dan industri perikanan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di NTT menjadi perhatian khusus. Saat ini, sudah ada tujuh lokasi yang dibangun di wilayah NTT, dan koordinasi lanjutan akan dilakukan pada 2026 untuk memperluas jangkauan program.
Selain kampung nelayan, KKP juga mendorong pengembangan industri garam di Rote dan wilayah potensial lain di NTT. Pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada akhir 2027. NTT diharapkan menjadi salah satu sentra produksi garam nasional. Pengembangan budidaya udang modern dan rumput laut juga menjadi fokus, guna mendorong peningkatan ekspor serta menciptakan surplus neraca perdagangan daerah.
Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. Johanis Asadoma, S.I.K., M.Hum., mengapresiasi perhatian besar pemerintah pusat terhadap NTT. Ia menyebut berbagai program KKP telah membuka lapangan kerja dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi daerah. (RLS/PROKOPIM-KOTKUP/TIM)
