KUPANG, MediatorStar.com – KASUS diputuskannya jaringan air minum dari mata air Bonleu ke Sota SoE, Kabupaten TTS dan sekitarnya, kian membias. Malah terkesan sudah ada unsur politis. Wacana ini mengemuka ketika adanya dualisme sikap pada Pemerintah Kabupatn TTS.
Di satu sisi, PDAM TTS yang merupakan BUMD bentukan Pemkab, mempolisikan warga yang merusak jaringan, sedangkan di sisi lain, Wakil Bupati TTS, Army Konay, bertindak sebagai pembela warga Bonleu.
Fakta miris ini mengundang sejumlah kalangan angkat bicara. Tak terkecuali, Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang, DR Harun Natonis, M.Si. kepada MediatorStar.com, malam ini di Kupang, Harun yang adalah putra kelahiran TTS, merasa ikut prihatin terhadap fakta di tanah kelahirannya. Sebagai akademisi, dia menelaah, ada hubungan yang tidak beres antara Bupati TTS, Egusem Piter Tahun dengan wakilnya, Johny Army Konay.
“Itu sudah sangat jelas. Tampak sekali. Hubungan keduanya tidak beres, sehingga salah satunya buat statemen lain, satunya mendukung warga Bonleu, malah saya baca katanya pak wakil beri garansi dirinya siap dihukum gantikan warga. Kami melihat ini statemen sangat bernuansa politik,”tegas Harun sembari menambahkan bahwa seharusnya hanya satu sikap politik dari pemerintah TTS.
Dualisme sikap ini menurut Harun, jelas sangat merugikan publik TTS. Masyarakat di sana membutuhkan ketenangan dan kesejukan dalam memberikan statement, bukan terkesan yang satu menyerang dan satunya menjadi pahlawan. “Sehingga wajar dipertanyakan mengapa ada dualisme sikap. Ada apa dengan pak bupati dan pak wakil. Kami melihat hubungan mereka tidak bagus,”tambah Harun.
Dia memberi solusi, seharusnya mengenai sikap pemerintahan, didiskusikan bersama. Yakni wakil bupati jika memiliki pertimbangan lain, silahkan menggunakan ruang diskusi dengan bupati.
“Masuk saja ke ruang kerja bupati lalu berdiskusi. Saya mau begini, atau bagaimana. Kan selesai masalahnya, bukannya salah satu mau tampil jadi pahlawan,”ujar Harun menambahkan “Mereka dua kan satu paket. Apa salahnya duduk bersama dan diskusi, tidak ada yang sulit jika ada yang mau merendah.”
Kasus Bonleu menurutnya hanya satu kasus kecil mengenai ketidak-akuran kedua pejabat publik itu. Sehingga Harun menyarankan, mestinya keduanya saling mendengar. Jika ada yang salah, mestinya saling terbuka. “Saya hanya mau tegaskan, Pilkada masih jauh. Sekarang fokus dulu urus rakyat. Mereka butuh pelayanan yang serius, bukan perkelahian yang serius. Kalau memang mau berpolitik, silahkan mundur dan bermain di luar sambil menanti 2024,”tegas Harun.
Masyarakat Bonleu menururtnya, adalah masyarakat adat yang beradab. Mereka tidak memiliki catatan buruk dalam berelasi.
Sehingga Harun menyarankan kepad Pemkab TTS, agar melakukan pendekatan yang intens dengan masyarakat, meyaninkan mereka mengenai kepentingan yang lebih besar serta apa konsekwensinya. “Warga Bonleu adalah masyarakat yang beradab.
Ajak mereka duduk satu tikar, ada tempat sirih dan tuak sesuai adat kita. Kalau pendekatan pemerintahan tidak bisa, maka pakailah pendekatan budaya. Saya yakin ada jalan keluarnya,”pungkas Harun. (boy)
