PW KKSS NTT Terima Aduan 500 Pedagang Kios, Keluhkan Dugaan Pungli Oknum Petugas Terkait Penjualan BBM Eceran

Polkam4466 Dilihat

KUPANG – Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (PW KKSS) Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima aspirasi dan keluhan sekitar 500 pedagang kios yang merupakan anggota KKSS terkait persoalan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Kota Kupang.

 

Pertemuan berlangsung Rabu (19/11/2026) sekira pukul 19.30 hingga 22.00 WITA, bertempat di Kota Kupang.

 

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Wilayah KKSS NTT terpilih, H. Fahmi Abdullahi, didampingi Sekretaris Wilayah H. Wahyudin, Ketua Dewan Penasihat H. Muhammad, serta jajaran pengurus PW KKSS NTT.

 

Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi terkait dugaan tindakan pemalakan atau pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas terhadap puluhan kios yang menjalankan usaha penjualan BBM eceran di sejumlah wilayah Kota Kupang.

 

Ketua Wilayah KKSS NTT terpilih, H. Fahmi Abdullahi, didampingi Sekretaris Wilayah H. Wahyudin, Ketua Dewan Penasihat H. Muhammad, serta jajaran pengurus PW KKSS NTT.
Foto: Dok

 

Para pedagang berharap adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha mereka. Mereka juga menyampaikan bahwa selama ini keberadaan kios-kios BBM eceran sangat membantu masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pelosok, lorong-lorong permukiman, dan daerah yang cukup jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Baca Juga  Fahmi Abdullahi Nahkoda Baru KKSS NTT, Ganti Haji Darwis Setelah 25 Tahun Menjabat

 

Menyikapi berbagai aspirasi tersebut, H. Fahmi Abdullahi menyampaikan bahwa KKSS hadir sebagai wadah persaudaraan sekaligus organisasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mendengar, memperjuangkan, dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warganya.

 

“KKSS tidak boleh hanya hadir dalam kegiatan seremonial dan silaturahmi. Ketika ada warga yang menghadapi persoalan, organisasi harus hadir, mendengar langsung keluhan mereka, dan berupaya mencari jalan keluar melalui mekanisme yang benar dan sesuai ketentuan hukum,” ungkapnya.

 

Sebagai langkah sementara, PW KKSS NTT mengimbau para pedagang untuk menghentikan sementara aktivitas penjualan BBM eceran sampai ada kejelasan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai tata niaga BBM eceran.

 

Menurut Fahmi, langkah tersebut diambil untuk menghindari persoalan yang lebih luas sembari pengurus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang guna mencari solusi terbaik.

Warga KKSS yang hadir dalam rapat.
Foto: Dok

PW KKSS NTT juga meminta pimpinan instansi penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat serta melakukan pemeriksaan internal apabila ditemukan anggotanya yang terbukti melakukan tindakan di luar kewenangan, termasuk dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang.

 

Baca Juga  Ikrar Stenly Boymau di Aula Sudirman Korem 161/Wira Sakti, Danrem dan Rektor Undana Sampaikan Pesan Penting

Mendorong Regulasi yang Memberikan Kepastian Hukum

 

Lebih lanjut, PW KKSS NTT mendorong Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Kupang agar dapat mengkaji serta menyusun regulasi atau kebijakan daerah yang mengatur tata niaga penjualan BBM eceran secara tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.

 

Pengurus juga menyoroti adanya praktik pengaturan tata niaga BBM eceran di sejumlah daerah di Indonesia yang dapat dijadikan bahan kajian dan referensi bagi pemerintah daerah, dengan tetap menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Sebagai salah satu referensi yang menjadi perhatian, terdapat pemberitaan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang membatasi pembelian Pertalite oleh pengecer maksimal 60 liter per hari sebagai bagian dari penataan tata niaga BBM.

 

KKSS berharap pemerintah daerah dapat mempelajari berbagai kebijakan tersebut untuk merumuskan mekanisme yang sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan distribusi BBM nasional.

 

“Jangan sampai masyarakat kecil yang berusaha mencari nafkah justru menjadi pihak yang paling dirugikan karena belum adanya kejelasan pengaturan di lapangan. Kita ingin ada aturan yang jelas, sehingga pedagang bisa menjalankan usaha secara tertib, petugas dapat melaksanakan tugas sesuai kewenangannya, dan masyarakat tetap mendapatkan akses BBM dengan mudah,” tambah Fahmi.

Baca Juga  Pangdam: Peristiwa Prada Lucky Tak Boleh Terulang Lagi, Pelajaran Bagi Seluruh Prajurit TNI

 

PW KKSS NTT menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok atau organisasi, melainkan bagian dari upaya memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan membantu masyarakat luas.

 

Keberadaan kios-kios BBM eceran selama ini telah menjadi salah satu alternatif akses BBM bagi masyarakat yang jauh dari SPBU. Karena itu, diperlukan solusi yang mengakomodasi kepentingan pedagang, keselamatan masyarakat, ketertiban distribusi BBM, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

 

“PW KKSS NTT berharap persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui dialog dan koordinasi lintas instansi agar tercipta solusi yang adil, memberikan kepastian hukum, serta tidak mematikan usaha ekonomi masyarakat kecil,”tegas Fahmi yang juga Komandan Menwa NTT yang pembinanya Sufmi Dasco Ahmad ini.

 

Ditambahkan KKSS hadir untuk mengayomi, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan warga serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

 

Organisasi ini dipimpin oleh Amran Sulayman sebagai Ketua KKSS Pusat yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dan sangat peduli terhadap ekonomi kerakyatan. (BOY)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan