Kupang (MEDIATOR)–Kantor Kementerian HAM NTT menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat di Harper Hotel Kupang, Rabu (17/9) pagi. Tak hanya menghadirkan satu pembicara dari Kanwil KemenHAM NTT, yakni Hironimus Santosa melainkan dua narasumber lainnya adalah tokoh di bidangnya masing-masing.
Mantan Rektor Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang, Pater Dr. Philipus Tule, SVD yang juga seorang rohaniwan dan penulis buku. Dia membawakan materi tentang ‘Nilai HAM dalam perspektif sosial budaya lokal’. Serta pemateri ketiga, Prof Dr Zainur Wula, M.Si., yang adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK). Sosiolog ini membawakan materi ‘Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif HAM’.
Pater Dr. Philipus Tule, SVD dalam materinya menyebut Kearifan lokal adalah bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan berkomunitas atau bermasyarakat.
Dia merinci, banyak sistem perkawinan di NTT yang ternyata melanggar HAM dan juga patut dipikirkan karena menghasilkan ketidaksetaraan gender.
“Dulu orang menilai bahwa perkawinan di NTT dan masyarakat adat selalu rusak karena belis, dikembangkanlah konsep ekonomisasi dalam perkawinan. Padahal kalau dimaknai secara benar, belis itu adalah saling memberi antara keluarga laki-laki dan perempuan,”tegasnya menambahkan kalau konsep belis dipegang sesuai teori budaya memberi dan balas memberi maka akan tercipta sebuah budaya.
Prof Dr Zainur Wula, M.Si saat itu menyentil peran perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar HAM. Apalagi saat ini sudah tidak ada lagi perpeloncoan, dan masa orientasi itu hadir dengan materi yang dikontrol terpusat. Tidak seperti dulu lagi.
Saat itu, guru besar UMK itu menyentil berbagai kasus sosial yang terjadi tidak saja di lingkup NTT melainkan dalam skala luas, yakni isu nasional.
Ada yang menarik dalam diskusi, Dr Elcid Lie menyebut banyak praktek prostitusi anak di NTT. Bahkan dia menyebut sejumlah pejabat publik yang ikut terlibat.
Sementara Plt Kakanwil KemenHAM NTT, Oce Yuliana Naomi Boymau dalam sambutannya memperkenalkan pada Kabinet Merah Putih, sejak Oktober 2024 telah muncul entitas baru. Kementerian HAM yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM.
“Kementerian HAM kini dipimpin bapak Natalius Pigai,”sebutnya.
Untuk melaksanakan fungsi dan sebagian tugas Kementerian HAM di wilayah, dihentuklah Kantor Wilayah KemenHAM. Sejak Maret 2025 dan sampai saat ini baru terbentuk 20 Kantor Wilayah (belum ada di semua provinsi), salah satunya NTT. Ditambahkan Oce, NTT saat ini mengkoordinir wilayah NTT, NTB dan Bali.
Adapun kegiatan tersebut bertujuan, meningkatkan ketrampilan dan kemampuan masyarakat dalam memahami, menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM demi mewujudkan masyarakat yang adil, egaliter, dan manusiawi, bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan.(Tim)
