Denpasar (MEDIATOR) — Dalam upaya memperkuat sinergi dan peran Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) dalam harmonisasi produk hukum daerah (PHD), Kepala Kantor Wilayah Kemenham Nusa Tenggara Timur, Oce Yuliana Naomi Boymau, melakukan kunjungan kerja ke Wilayah Kerja Bali. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Nakula, Denpasar, ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, menyamakan persepsi, dan melakukan evaluasi pelaksanaan PHD di wilayah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator Wilayah Kerja Bali, Anak Agung Gede Ngurah Dalem, jajaran staf wilayah kerja Bali, serta perwakilan dari Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil Kemenham NTT.
Dalam arahannya, Kakanwil Oce Boymau menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antarjajaran dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa setiap pegawai Kemenham harus bekerja dengan integritas, profesionalitas, dan semangat kolaboratif untuk menghasilkan kinerja yang maksimal.
“Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Kemenkumham dalam memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Oce Boymau.
Lebih lanjut, ia meminta agar hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam pelaksanaan PHD yang efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pelaksanaan PHD memerlukan analisis yang matang, koordinasi lintas instansi, serta penyampaian rekomendasi hasil kajian yang aplikatif bagi pemerintah daerah.
Selain itu, Kakanwil juga menyoroti pentingnya penyerapan anggaran yang optimal, peningkatan inovasi kerja, serta penguatan fungsi kehumasan dan publikasi sebagai bagian dari strategi memperkuat kinerja organisasi. Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran memahami Rencana Strategis (Renstra) dan menjaga lingkungan kerja yang harmonis demi mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja Bali, Anak Agung Gede Ngurah Dalem, dalam laporannya memaparkan pelaksanaan PHD di wilayah Bali. Ia menjelaskan bahwa jajarannya terus berupaya memperkuat peran Kemenham dalam proses harmonisasi produk hukum daerah melalui pendampingan sejak tahap awal perumusan rancangan peraturan daerah (Ranperda).
“Kami berharap ke depan Kemenham dapat lebih terlibat sejak awal dalam proses penyusunan Ranperda agar prinsip-prinsip HAM dapat diintegrasikan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, seluruh peserta menyepakati pentingnya penyamaan persepsi dan penguatan efektivitas pelaksanaan PHD, sehingga rekomendasi dan pendampingan yang diberikan kepada pemerintah daerah semakin berorientasi pada nilai-nilai HAM dan kepastian hukum.
Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, diperoleh beberapa poin penting, antara lain:
1. Terlaksananya kegiatan silaturahmi dan evaluasi PHD antara Kanwil Kemenham NTT dan Wilayah Kerja Bali.2. Meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan PHD yang berperspektif HAM.
3. Diperkuatnya peran Kemenham dalam proses harmonisasi produk hukum daerah sejak tahap awal perumusan.
4. Tersusunnya langkah tindak lanjut untuk optimalisasi pelaksanaan PHD dan penguatan pelaporan kinerja wilayah.
Melalui kunjungan kerja ini, Kakanwil Kemenham NTT berharap agar seluruh jajaran terus memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai HAM, profesionalitas, dan pelayanan publik yang berintegritas, demi mewujudkan tata kelola hukum daerah yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. (RLS/TIM)
