Kupang (MEDIATOR)—Debat terbuka antar pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur NTT periode 2024-2019 yang digelar oleh KPU NTT, Rabu (23/10/2024) malam di Millenium Ballroom, menyisakan polemik yang menarik dicermati. Terutama terkait informasi bahwa program inovasi pelayanan publik untuk menyediakan air bersih yang merupakan merupakan program pemerintah pusat yang ditangani oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Calon Gubernur nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi kepada wartawan, Kamis pagi ini di Kupang secara khusus ingin menyampaikan informasi yang benar agar publik tercerahkan. Menurutnya, air adalah biang masalah di provinsi NTT. Jangankan untuk pertanian, masyarakat masih sangat sulit mengoptimalkan sumber daya air yang ada karena mereka minim akses teknologi. Sehingga dia pun mulai bergerak, masuk keluar kampung untuk mengoptimalkan sumber daya air yang ada secara mandiri/inisiatif sendiri.
Ini dimulainya sejak tahun 2013 lalu dan hampir 10 tahun (hingga 2021) dia bergelut dengan medan yang berat juga dengan pembiayaan secara mandiri. Selama kurun waktu itu, Simon Petrus Kamlasi berhasil membangun 320 titik pompa hidram yang tersebar luas di provinsi NTT dan beberapa di daerah lain. Seluruhnya hadir atas inisiatifnya sendiri, tidak menggunakan dana pemerintah.
“Jumlahnya ada 320 titik, bisa dicek ada dimana-mana, Kabupaten Kupang, Sumba, Flores juga ada beberapa. Nah setelah mendapat rekor MURI barulah pemerintah pusat ikut berkontribusi dengan menambah 80 titik,”jelas Kamlasi.
Masih menurutnya, pemerintah melalui PUPR kemudian ikut berkontribusi dengan melakukan kerjasama swakelalola pada tahun 2021-2022. Lalu pada tahun 2023 sampai dengan saat ini inovasi pelayanan publik pemenuhan air bersih tersebut kembali dilakukan secara mandiri dan separuhnya ada penyertaan program BNPB.
“Mandiri karena sumber anggarannya inisiatif sendiri, dan tidak bersumber dari pemerintah. Datanglah CSR juga masih kategori mandiri karena bukan anggaran pemerintah. Sedangkan BNPB juga gabung karena kiris. Jadi sekarang ada yang masih sumber anggarannya mandiri, ada yang BNPB. Tidak semuanya bantuan pemerintah,”tegas Kamlasi menambahkan pada tahun lalu sampai sekarang juga programnya berjalan ada yang dibiayai secara mandiri.
“BNPB juga masuk karena sifatnya krisis. Ketika kepala daerah menyatakan ada krisis air bersih dan ada ketetapan dari BNPBD maka BNPB mengeluarkan anggaran-anggaran yang sifatnya emergency. Itu yang kita tambahkan. Ingat lho TNI Manunggal Air ini murni ide dari saya dan kemudian disupport berbagai pihak. Ketika nanti kita dipercaya memimpin, tentu itu akan diperbesar,”tambah Kamlasi lagi.
Diakuinya, semalam dia tidak menjawab pertanyaan Melki Laka Lena bahwa program pelayanan air bersih seuruhnya adalah program pemerintah pusat, karena pernyataan itu sangat sentimentil, apalagi sampai diulang beberapa kali.
“Karena yang saya tanya adalah bagaimana kebijakan publik dari paslon mereka untuk merespon kekurangan air masyarakat. Jadi kebijakan publik yang mereka lakukan itu apa, mereka belum jawab. Malah mereka jawab dari mana sumber anggarannya. Tidak mengapa, biar publik menilainya,”pungkas SPK. (*/adv/boy)
