KUPANG–Pemerintah Kota Kupang memperkuat kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan korban tindak pidana memperoleh perlindungan, pelayanan medis, dan pendampingan hingga proses pemulihan. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, bersama LPSK Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin (9/11).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal memperkuat koordinasi lintas lembaga, termasuk melalui rencana nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Kupang dan LPSK, dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta RSUD S.K. Lerik.
Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kehadiran LPSK di NTT yang dinilai semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan perlindungan saksi dan korban. Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir bukan hanya dalam penanganan kasus, tetapi juga memastikan korban mendapatkan hak atas keselamatan, pelayanan, dan pemulihan.
“Kalau kita mau jalan cepat, jalan sendirian. Tetapi kalau kita mau jalan jauh, harus jalan bersama-sama. Karena itu, kolaborasi tidak bisa ditawar. Pemerintah Kota Kupang tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan LPSK,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kemanusiaan, dr. Christian menjelaskan bahwa Pemkot Kupang mengalokasikan Dana Pengaman Kesehatan sebesar Rp3 miliar per tahun di RSUD S.K. Lerik. Dana tersebut membantu penanganan awal pasien dalam kondisi gawat darurat, termasuk warga kurang mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau terkendala dokumen kependudukan.
“Prinsipnya, tidak boleh ada nyawa yang hilang karena urusan administrasi. Kalau ada warga dalam kondisi gawat darurat, harus ditolong terlebih dahulu. Soal administrasi dapat diselesaikan kemudian,” ujarnya.
Ia berharap fasilitas tersebut dapat mendukung penanganan medis darurat bagi korban tindak pidana melalui mekanisme koordinasi yang jelas antara LPSK, Dinas Kesehatan, dan RSUD S.K. Lerik.
Sementara itu, Kepala LPSK Perwakilan NTT, Anselmus Sowa Bolen, S.E., mengungkapkan bahwa sejak mulai beroperasi pada Oktober 2025, pihaknya telah menerima sekitar 240 permohonan perlindungan dari berbagai daerah di NTT. Kota Kupang menjadi daerah dengan jumlah permohonan terbanyak, yakni sekitar 38 permohonan, disusul Kabupaten Kupang sebanyak 22 permohonan.
Menurut Anselmus, kehadiran kantor perwakilan di NTT memangkas kendala akses pelayanan yang sebelumnya harus dikoordinasikan langsung dengan LPSK pusat di Jakarta. Sejumlah kasus yang ditangani juga membutuhkan intervensi cepat, terutama terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan terhadap kelompok rentan.
LPSK telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada korban asal Kota Kupang, mulai dari bantuan medis, psikologis, hingga psikososial. Salah satu penanganan darurat bahkan mencakup pembiayaan medis sekitar Rp62 juta.
“Penanganan saksi dan korban tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta lembaga pelayanan lainnya agar korban mendapatkan hak dan perlindungan secara maksimal,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, turut dibahas penyamaan pemahaman mengenai mekanisme pelayanan dan pembiayaan medis korban tindak pidana di rumah sakit, termasuk koordinasi terkait penjaminan BPJS Kesehatan dan dukungan LPSK. Direktur RSUD S.K. Lerik juga menekankan pentingnya alur pelayanan yang jelas agar korban dan keluarga memperoleh kepastian penanganan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota meminta perangkat daerah terkait segera memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti penyusunan MoU agar pembagian peran, mekanisme pelayanan, dan pembiayaan dapat berjalan lebih terarah.
Audiensi tersebut dihadiri Kepala LPSK Perwakilan NTT, Anselmus Sowa Bolen, bersama jajaran. Wali Kota didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes., Direktur RSUD S.K. Lerik, dr. Maria Veronica Ivonny Dondao Ray, M.Kes., serta Kepala DP3A Kota Kupang, dr. Marsiana Y. Halek. (RLS/BOY)
