KUPANG — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (ADAKSI) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) perdana di Ballroom Timor, Hotel Harper, Kupang, Sabtu (20/6/2026). Dalam pertemuan ilmiah yang digelar secara bauran (hybrid) tersebut, ADAKSI NTT menyoroti ketimpangan upah dan mendesak reformasi regulasi penganggaran tunjangan dosen di tingkat nasional.
Rakerwil bertajuk “Konsolidasi ADAKSI NTT sebagai Mitra Strategis Memperjuangkan Kesejahteraan Dosen yang Berkelanjutan” ini dihadiri oleh perwakilan dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) besar di bumi Flobamora. Beberapa di antaranya meliputi Universitas Nusa Cendana (Undana), Universitas Negeri Timor (Unimor), Politeknik Negeri Kupang, dan Politani Kupang.
Ketua Panitia Rakerwil, Aditya Pamungkas, mengungkapkan bahwa agenda ini diinisiasi untuk merespons kondisi riil di lapangan, di mana tingkat kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa di ranah pendidikan tinggi saat ini dinilai masih berada di bawah rata-rata indeks ideal. Melalui forum ini, ADAKSI memposisikan diri sebagai wadah resmi untuk menyerap aspirasi dari berbagai universitas secara sistematis.
Rektor Undana sekaligus Ketua Dewan Pakar DPW ADAKSI NTT, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., hadir membuka acara sekaligus membawakan pidato kunci. Dalam arahannya, Prof. Jefri menekankan pentingnya mengadopsi perspektif favorable governance (tata kelola yang berpihak) di lingkungan kampus.
Menurutnya, keberhasilan tata kelola perguruan tinggi tidak boleh hanya diukur dari angka capaian indikator kinerja institusi atau penyerapan anggaran semata. Fokus utama pengelolaan kampus harus dikembalikan pada aspek manusianya, yakni dengan menjamin kenyamanan, sukacita, dan kebahagiaan para dosen.
“Konsep kebahagiaan dan kesejahteraan dosen tidak melulu berbicara tentang aspek finansial atau peningkatan pendapatan semata. Kesejahteraan yang berkelanjutan juga mencakup penyediaan fasilitas kerja yang layak, ruang kerja yang nyaman, laboratorium yang memadai, komunikasi yang sehat antar-kolega, serta dukungan penuh terhadap aktivitas riset,” tegas Prof. Jefri Bale.
Rakerwil pertama ADAKSI NTT ini memicu dampak perubahan kebijakan yang sangat krusial bagi masa depan profesi akademisi di Indonesia. Salah satu poin krusial yang disepakati adalah tuntutan radikal agar pembayaran tunjangan profesi dosen ke depan tidak lagi dibebankan pada pos pendapatan internal atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing perguruan tinggi.
Selama ini, skema pembebanan pada internal kampus memicu kesenjangan kesejahteraan yang menganga lebar antara dosen di universitas besar berpendapatan tinggi dengan dosen di kampus daerah berpendapatan minim.
Dengan mendesak pengalihan beban tunjangan profesi dosen secara penuh ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ADAKSI NTT tengah memperjuangkan kepastian hukum dan pemerataan hak materiil bagi seluruh dosen di wilayah kepulauan.
Dokumen rekomendasi dan konsensus strategis yang lahir dari Rakerwil Kupang ini akan dikawal langsung sebagai bahan advokasi resmi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mendatang. Langkah konkret ini memastikan bahwa suara para pengajar dari wilayah beranda selatan Indonesia tidak lagi dikesampingkan, melainkan menjadi determinan utama dalam perbaikan mutu serta ekosistem pendidikan tinggi nasional. (IyL/RLS/UNDANA/BOY)
