Kupang–Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Garuda Lantai II Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (21/5). Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan program kesehatan nasional, khususnya penguatan penanganan tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS, serta berbagai kebutuhan penguatan layanan kesehatan di Kota Kupang.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja, drg. Putih Sari, beserta anggota Komisi IX DPR RI, Anggota DPRD Kota Kupang, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Prof. Dr. Asnawi Abdullah, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, Dr. Anas Ma’ruf, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Murti Utami Andyanto, Kepala BPJS Kesehatan Kota Kupang, para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang, serta Sekretaris KPA Kota Kupang.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda formal, tetapi bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap persoalan kesehatan masyarakat yang dihadapi daerah.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Kupang, kami menyampaikan selamat datang di Kota Kupang, Kota Kasih. Kehadiran Bapak-Ibu sekalian memiliki makna yang sangat penting bagi kami. Ini bukan sekadar kunjungan formal, tetapi bentuk kepedulian negara terhadap persoalan kesehatan masyarakat yang nyata, khususnya dalam penanganan tuberkulosis dan HIV,” ujar Serena.
Ia menegaskan bahwa TB dan HIV bukan hanya persoalan medis semata, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Di balik data dan angka, terdapat keluarga yang sedang berjuang menghadapi stigma, tekanan ekonomi, dan keterbatasan akses layanan kesehatan.
Pemerintah Kota Kupang, lanjut Serena, terus memperkuat penanganan TB dan HIV melalui pendekatan kolaboratif, penguatan layanan puskesmas, pendampingan komunitas, serta edukasi yang menyentuh langsung masyarakat. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan ketersediaan obat HIV, belum meratanya layanan TB hingga tahap pengobatan di fasilitas kesehatan, hingga masih kuatnya stigma terhadap penderita TB maupun HIV, terutama di kalangan anak muda.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program kesehatan nasional, khususnya dalam mendukung target eliminasi TB tahun 2030 dan pengendalian HIV/AIDS secara berkelanjutan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi IX DPR RI ingin memperoleh gambaran komprehensif terkait capaian program, kebutuhan penguatan layanan, kendala fasilitas kesehatan, peran BPJS Kesehatan, komunitas pendamping, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanganan TB dan HIV.
“Hasil diskusi hari ini akan menjadi bahan penting bagi Komisi IX DPR RI untuk dibahas dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan para mitra terkait guna memperkuat kebijakan penanganan TB dan HIV secara nasional,” jelasnya. (RLS/KOTKUP/BOY)
