KUPANG— Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tingkat Kota Kupang, Jumat (26/6) pagi, bertempat di di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, menggelar Rapat Koordinasi. Hadir setidaknya ratusan anggota tokoh undangan diantaranya Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Fernando Jose Osorio Soares, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Denpasar, jajaran Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) NTT, Kepala Satgas MBG Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta, pimpinan perangkat daerah, Direktur BUMD, Camat se-Kota Kupang, Kepala SPPG, mitra yayasan, serta kalangan akademisi.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena yang hadir saat itu, mendorong model koordinasi dan pengawasan Program MBG yang dibangun Pemerintah Kota Kupang agar menjadi rujukan bagi kabupaten/kota lain di NTT.
Menurut Gubernur, langkah Pemerintah Kota Kupang yang membentuk Satgas MBG hingga tingkat kecamatan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta membangun rantai pasok yang melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal merupakan praktik baik yang layak direplikasi di daerah lain.
Foto: Econ Saudale
“Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi harus menjadi contoh dan inspirasi bagi kabupaten/kota lain dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Konsolidasi dan koordinasi yang sudah dibangun perlu terus diperkuat agar manfaat program ini semakin dirasakan masyarakat,” tegas Gubernur.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Gubernur menilai MBG memiliki dampak ekonomi yang sangat besar karena melibatkan banyak sektor produktif. Kebutuhan bahan baku yang terus meningkat membuka peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga penyedia jasa pendukung lainnya.
Karena itu, ia mendorong agar kebutuhan bahan baku MBG semakin mengutamakan produk lokal NTT sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.
“Program ini harus menjadi penggerak ekonomi rakyat. Produk-produk lokal harus menjadi pilihan utama sehingga manfaat MBG tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga para petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha,” tegasnya.
Gubernur juga meminta agar pelaksanaan MBG diarahkan secara lebih terukur untuk menekan angka stunting dan malnutrisi. Ia mendorong pemetaan yang lebih detail terhadap kelompok rentan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan anak-anak yang berisiko mengalami stunting.
Menurutnya, keberhasilan Program MBG ke depan harus diukur bukan hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menutup arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Kota Kupang memiliki posisi strategis sebagai etalase pembangunan NTT. Karena itu, keberhasilan penyelenggaraan Program MBG di Kota Kupang diharapkan dapat menjadi model yang menginspirasi seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur.
“Jika Kota Kupang berhasil membangun sistem MBG yang kuat, berkualitas, dan berdampak nyata, maka daerah-daerah lain akan lebih mudah mengikuti. Kota Kupang harus menjadi motor penggerak dan contoh bagi seluruh kabupaten/kota di NTT dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan unggul,” pungkasnya.
Dalam laporannya, Wali Kota Kupang mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 42 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dan melayani sekitar 107 ribu penerima manfaat di seluruh wilayah Kota Kupang.
Tidak hanya fokus pada distribusi makanan bergizi, Pemerintah Kota Kupang juga membentuk Satgas MBG hingga tingkat kecamatan untuk memastikan kualitas pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
“Satgas ini akan memastikan quality control berjalan dengan baik, mulai dari kualitas makanan, kondisi dapur, pengelolaan limbah, hingga kelengkapan sertifikasi dan standar higiene sanitasi. Ini penting agar pelaksanaan MBG benar-benar aman, sehat, dan berkualitas,” jelas Wali Kota.
Ia menegaskan bahwa seluruh SPPG harus terus meningkatkan standar pelayanan, mulai dari tata kelola, kualitas makanan, sanitasi, hingga sistem monitoring dan evaluasi agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Wali Kota Kupang menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dipandang semata sebagai program bantuan pangan, melainkan investasi strategis untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia.
“Atas nama Pemerintah Kota Kupang, saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden atas lahirnya Program Makan Bergizi Gratis ini. Kita tidak hanya memberi makan, tetapi sedang menyiapkan masa depan. Kita tidak hanya berbicara tentang perut yang kenyang, tetapi sedang berinvestasi bagi generasi emas penerus bangsa,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh sejak masa kehamilan hingga usia lanjut. Karena itu, perhatian terhadap ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan anak-anak menjadi bagian penting dalam keberhasilan program.
Wali Kota juga mengingatkan seluruh koordinator wilayah dan koordinator kecamatan agar memastikan manfaat MBG menjangkau kelompok sasaran di Posyandu yang selama ini masih memerlukan perhatian lebih.
“Sekolah-sekolah hampir seluruhnya sudah terlayani dengan baik, tetapi Posyandu masih perlu mendapat perhatian lebih. Kelompok ini sangat menentukan keberhasilan pencegahan stunting dan kualitas generasi mendatang,” katanya. (RLS/KOTKUP/BOY)
