PW KKSS NTT Gerak Cepat, Bertemu Pemkot dan DPRD, Perjuangkan Aspirasi 500 Pedagang Kios BBM Eceran

Public Service786 Dilihat

KUPANG – Tidak menunggu waktu lama setelah menerima aspirasi dan keluhan sekitar 500 pedagang kios yang merupakan anggota KKSS, Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (PW KKSS) Nusa Tenggara Timur (NTT) langsung bergerak melakukan koordinasi dan audiensi dengan Pemerintah Kota Kupang serta DPRD Kota Kupang.

 

Langkah cepat ini merupakan bentuk keseriusan PW KKSS NTT dalam menindaklanjuti kegelisahan warganya, khususnya para pelaku UMKM dan pedagang kios yang selama ini menjalankan usaha penjualan BBM eceran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sekaligus membantu masyarakat mendapatkan akses BBM.

 

Pertemuan tersebut difasilitasi langsung oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Ricard Odja, dan dihadiri oleh unsur eksekutif, yakni Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jefri Pelt, Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang beserta wakil.

 

Dari pihak PW KKSS NTT, hadir Ketua Wilayah H. Fahmi Abdullahi, didampingi Sekretaris Wilayah H. Wahyudin dan Wakil Bendahara H. Attu.

 

Dalam pertemuan tersebut, Ketua PW KKSS NTT H. Fahmi Abdullahi kembali menyampaikan aspirasi, keluhan, serta kegelisahan para pedagang kios terkait adanya dugaan tindakan pemerasan dan pungutan liar oleh oknum-oknum petugas di lapangan terhadap pelaku usaha BBM eceran.

 

Fahmi menegaskan bahwa kehadiran KKSS dalam persoalan ini bukan untuk membenarkan aktivitas usaha yang bertentangan dengan aturan, melainkan mendorong pemerintah agar menghadirkan regulasi yang jelas sehingga masyarakat kecil dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum.

Baca Juga  Parkir Tertib, Tarif Jelas, dan Pelayanan Aman untuk Kota Kupang yang Kian Nyaman

 

“Prinsipnya sederhana, rakyat harus dilindungi. Jangan sampai wilayah abu-abu dalam pengaturan usaha justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum aparat untuk memeras masyarakat yang sedang berjuang mencari sesuap nasi. Ekonomi rakyat kecil harus tetap hidup dan bergulir, tetapi harus ada aturan yang jelas sebagai pedoman bersama,” tegas Fahmi.

 

Pemkot dan DPRD Sepakat Lindungi Pelaku Ekonomi Akar Rumput

 

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang menyampaikan komitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan oknum-oknum yang meresahkan dan diduga melakukan pemerasan terhadap pelaku usaha kecil.

 

Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput tetap berjalan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, keselamatan, dan tata niaga BBM yang berlaku.

 

Sebagai langkah jangka pendek, Pemerintah Kota Kupang akan melakukan pendataan terhadap seluruh pelaku ekonomi di setiap kelurahan, termasuk para pedagang kios yang selama ini membantu memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di lingkungan permukiman.

 

Pendataan ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, penataan, dan pengarahan terhadap para pelaku usaha agar ke depan aktivitas mereka memiliki kejelasan dan tidak menyisakan celah yang dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu.

 

Dengan demikian, keberadaan para pelaku UMKM dapat terpantau, mendapatkan pembinaan, serta memperoleh perlindungan dalam menjalankan aktivitas ekonominya sesuai ketentuan.

Baca Juga  Walikota Tandatangani Surat Edaran, Pelayanan Kemasyarakatan Bersih Tanpa Suap

 

RDP Bersama KKSS, Siapkan Regulasi Jangka Menengah dan Panjang

 

Tidak hanya berhenti pada penyelesaian jangka pendek, pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepahaman untuk melanjutkan pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PW KKSS NTT dan DPRD Kota Kupang.

 

RDP tersebut diharapkan menjadi forum untuk membahas secara lebih mendalam tata niaga penjualan BBM eceran oleh pelaku UMKM, termasuk kemungkinan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau instrumen regulasi lain yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

Regulasi tersebut diharapkan nantinya dapat menjadi acuan dan panduan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha penjualan BBM eceran secara tertib, aman, terpantau, dan sesuai ketentuan.

 

PW KKSS NTT memandang bahwa kepastian regulasi merupakan kebutuhan penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di lapangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

 

Selain itu, Pemerintah Kota Kupang juga akan berkoordinasi dengan pimpinan instansi terkait agar tidak ada lagi oknum yang melakukan tindakan meresahkan dan merugikan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Ketua PW KKSS NTT, H Fahmi H Abdullahi saat bertemu Wakil Walikota, Serena Francis dan jajaran, Ketua DPRD Richard Odja serta unsur DPRD.
Foto: Dok

KKSS Hadir Membawa Solusi, Bukan Sekadar Menyampaikan Keluhan

 

Ketua PW KKSS NTT H. Fahmi Abdullahi menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kota Kupang yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut, serta kepada Wakil Wali Kota, Sekda, dan jajaran DPRD yang telah menerima aspirasi dan membuka ruang dialog.

Baca Juga  Terima 630 Pendeta Daratan Semau, Wawali: Pelayan Gereja Butuh Ruang Refleksi

 

Menurutnya, persoalan ini menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah, dan legislatif dalam menciptakan iklim usaha yang sehat serta melindungi masyarakat kecil.

 

“Alhamdulillah, kami mengapresiasi respons pemerintah dan DPRD Kota Kupang. Kami datang bukan untuk mencari pertentangan, tetapi membawa suara dan kegelisahan warga kami agar dapat dicarikan solusi bersama. Harapan kami, jangan sampai masyarakat kecil yang ingin mencari nafkah justru kehilangan kesempatan berusaha karena tidak adanya kejelasan aturan,” ungkap Fahmi.

 

Ia juga menegaskan bahwa KKSS akan terus mengawal hasil pertemuan tersebut hingga ada tindak lanjut nyata, baik melalui pendataan, pembinaan, koordinasi antarlembaga, maupun pembahasan regulasi.

 

“KKSS harus menjadi rumah besar yang memberikan manfaat nyata bagi warganya. Ketika masyarakat menghadapi persoalan, kita hadir. Ketika ada kebijakan yang perlu diperbaiki, kita duduk bersama mencari jalan keluarnya. Tujuan kita bukan hanya melindungi warga KKSS, tetapi juga ikut membangun ekonomi masyarakat Kota Kupang secara keseluruhan,” tutup Fahmi mengutip spirit KKSS NTT: Bergerak Cepat, Mengawal Aspirasi, Memperjuangkan Ekonomi Rakyat.

 

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari langkah bersama untuk menciptakan tata niaga BBM eceran yang lebih tertib, memberikan kepastian hukum, melindungi pelaku UMKM, serta memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum yang merugikan masyarakat. (RLS/KKSS-NTT/BOY)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan