KUPANG – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) melalui Program Studi Ilmu Politik menggelar forum ilmiah FISIP Corner dengan mengagendakan bedah dua buku strategis mengenai tata kelola pemerintahan di Kupang, Senin (19/10/2026). Dua karya ilmiah yang dibedah dalam forum tersebut yakni Manajemen Inovasi Berbasis Sumber Daya Manusia karya Prof. Dr. Frans Gana, M.Si., dan Ravel Anwar, A.Md., A.A.B., M.A.B., serta Otonomi Daerah: Teori dan Regulasi karya Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si.
Forum dialog akademik ini dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP Undana, Prof. Dr. Drs. William Djani, M.Si., guna mendalami pemikiran para penulis, menguji keilmuan secara kritis, serta memetakan relevansi kedua buku dalam merespons tantangan inovasi birokrasi dan efektifitas desentralisasi daerah di Indonesia.
Penyelenggaraan bedah buku ganda ini hadir untuk memperkuat tradisi akademik dalam mengasah nalar kritis dosen dan mahasiswa untuk menghubungkan teori manajemen publik dengan realitas sosial. Sementara bagi publik dan aparatur pemerintah daerah, ulasan kritis ini memberikan penegasan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak boleh berhenti pada pembagian kekuasaan politik semata, melainkan wajib berdampak pada pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas penggunaan anggaran hingga ke wilayah terpencil.
Kritik Atas Kebiasaan Rutin Birokrasi dan Keterbatasan SDM
Dalam ulasan pembukanya, Dekan FISIP Undana Prof. Dr. Drs. William Djani, M.Si., menilai kedua buku memiliki keterkaitan erat dalam menentukan keberhasilan organisasi publik. Prof. William melontarkan kritik tajam terhadap fenomena instansi pemerintah yang gencar mengumandangkan slogan inovasi, namun stagnan akibat tidak didukung oleh kesiapan aparatur dan kepemimpinan yang adaptif. Aparatur sipil negara dinilai masih kerap dipimpin dengan gaya lama dan terjebak dalam rutinitas tanpa diberikan pelatihan maupun ruang berkreasi.
“Banyak instansi ingin menjadi inovatif, tetapi sumber daya manusianya masih menghadapi persoalan. Mereka tidak dilatih, tidak diberikan ruang untuk berinovasi, masih dipimpin dengan cara lama, dan bekerja secara rutin. Inovasi membutuhkan manusia yang memiliki kapasitas, keberanian mengembangkan gagasan, serta dukungan kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan,” tegas Prof William.
Mengenai pelaksanaan desentralisasi, Prof. William mengingatkan bahwa keberhasilan otonomi daerah yang bergulir sejak era reformasi tidak semestinya hanya diukur dari aspek normatif pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pertanyaan mendasar yang harus terus diuji adalah sejauh mana pelimpahan kewenangan tersebut benar-benar mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat di daerah. Kelemahan efektivitas anggaran, korupsi daerah, dan kemiskinan menjadi indikator utama perlunya evaluasi menyeluruh atas desain otonomi daerah saat ini.
Analogi Mesin dan Jalan: Perpaduan SDM dan Regulasi
Prof. William menggarisbawahi bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan menuntut keselarasan antara kualitas aparatur dan kepastian hukum. Regulasi yang rumit, mulai dari undang-undang, aturan sektoral, hingga peraturan daerah perlu dipahami secara terintegrasi agar tidak menimbulkan hambatan operasional di lapangan. Ia mengibaratkan hubungan antara kapasitas SDM dan regulasi seperti keserasian fungsi antara mesin dan jalan raya.
“Aparatur yang berkualitas membutuhkan aturan yang jelas, sementara regulasi yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hubungan kedua aspek ini seperti mesin dan jalan; mesin yang baik tanpa jalan yang jelas dapat menimbulkan masalah, sedangkan jalan yang baik tanpa mesin yang memadai tidak akan membawa organisasi mencapai tujuan,” papar Prof. William Djani.
Dalam forum FISIP Corner tersebut, peserta diajak untuk tidak sekadar menerima isi buku secara normatif, melainkan mengujinya melalui pertanyaan mendasar. Terhadap buku Manajemen Inovasi Berbasis Sumber Daya Manusia, Prof. William mendorong pengkajian apakah pendekatan inovasi yang ditawarkan realistis diterapkan pada birokrasi yang memiliki keterbatasan anggaran, serta sejauh mana modelnya telah mengadaptasi perkembangan era digital. Sementara untuk buku Otonomi Daerah: Teori dan Regulasi, diskusi diarahkan untuk menguji kemampuan kerangka hukum dalam merespons gejala kecenderungan sentralisasi kewenangan kembali ke pusat.
Komitmen FISIP Undana Mengembangkan Tradisi Akademik
Prof. William menyampaikan apresiasi tinggi kepada para penulis yang tetap produktif melahirkan karya ilmiah di tengah kesibukan profesional. Kedua buku diproyeksikan menjadi referensi vital bagi pengembangan ilmu politik, manajemen SDM, desentralisasi, dan kebijakan publik.
Melalui forum FISIP Corner, FISIP Undana berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang dialektika yang interaktif antara penulis, akademisi, dan mahasiswa. Penyelenggaraan bedah dua buku di FISIP Undana mempertegas bahwa reformasi tata kelola pemerintahan bergantung pada kualitas manusia sebagai eksekutor kebijakan. FISIP Undana siap mengawal sumbangsih pemikiran kritis bagi perbaikan kinerja birokrasi di tingkat lokal maupun nasional.
Melalui konsistensi pengembangan nalar akademik ini, Undana terus berupaya mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. (Alk/RLS/UNDANA/BOY)
