KUPANG– Sebuah aksi nyata lahir dari keprihatinan yang mendalam atas kekeringan ekstrim di Provinsi NTT khususnya Pulau Timor, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) menyerahkan bantuan dana Rp50 juta kepada Palang Merah Indonesia (PMI) NTT. Adapun bantuan ini untuk mendukung penanggulangan kekeringan, terutama di wilayah daratan Timor.
Ketua DPP APINDO NTT, Bobby Pitoby, atas nama organisasi menyerahkan bantuan itu kepada Ketua PMI Provinsi NTT, Ir. Alfridus Bria Seran, di Markas PMI NTT, Kupang, Senin (24/8/ 2026). Saat itu Bobby didampingi Sekretaris Umum DPP APINDO NTT, Toni Dima, dan Bendahara Umum DPP APINDO NTT, Rudy Rikony. Sementara dari PMI NTT hadir Sekretaris, George Hadjo, serta Wakil Ketua PMI NTT, Agustinus Nahak.
Dilansir Suluhdesa.com, bantuan ini diberikan ketika ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian serius di NTT. Puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada September dan Oktober berpotensi memperberat kesulitan masyarakat dalam memperoleh air bersih serta memengaruhi ketahanan pangan dan kondisi sosial di wilayah terdampak.
Bobby mengatakan bantuan DPN APINDO merupakan bentuk kontribusi terhadap kerja kemanusiaan PMI NTT yang selama ini melakukan respons kekeringan di sejumlah wilayah.
Menurut dia, dampak kekeringan perlu diantisipasi sebelum memasuki puncak musim kemarau. Penanganan yang dilakukan lebih awal dapat membantu mengurangi tekanan terhadap masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah dengan akses air terbatas.
“Dana bantuan DPN APINDO ini diberikan sebagai kontribusi APINDO terhadap PMI NTT yang telah melakukan kegiatan penanggulangan kekeringan, terutama di daratan Timor,” kata Bobby.
Bobby menilai ancaman kekeringan tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya sumber air. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi produksi pangan, kebutuhan rumah tangga, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat.
“Kekeringan yang mulai dan akan melanda NTT, terutama pada puncak musim kemarau di bulan September dan Oktober, perlu diantisipasi sehingga dapat mengurangi dampak yang lebih besar kepada masyarakat, terutama krisis air bersih, ketahanan pangan dan masalah sosial lainnya,”ujarnya.
Keterlibatan dunia usaha menjadi penting karena penanganan kekeringan membutuhkan dukungan banyak pihak. Pemerintah, organisasi kemanusiaan, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai sumber daya yang dimiliki.
Ketua PMI Provinsi NTT, Ir. Alfridus Bria Seran, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada APINDO atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, dukungan tersebut membantu PMI mempertahankan respons kemanusiaan di tengah kebutuhan yang terus berkembang.
“Kami bersyukur dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada APINDO yang telah memberikan sumbangan. Bantuan ini tentunya sangat membantu PMI NTT untuk dapat terus melakukan kegiatan penanggulangan kekeringan di NTT,” kata Alfridus.
Alfridus menekankan bahwa persoalan kemanusiaan di NTT tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara lebih luas dan tepat sasaran.
“Saya kira kalau semua kita, terutama stakeholders yang ada di NTT, bergandengan tangan, kita dapat mengatasi segala masalah,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi penting karena PMI NTT saat ini menghadapi beberapa kebutuhan kemanusiaan dalam waktu yang berdekatan. Respons terhadap kekeringan harus berjalan bersamaan dengan penanganan bencana lain yang membutuhkan perhatian besar.
PMI NTT sebenarnya telah memulai respons kekeringan sejak pertengahan Juli 2026. Kegiatan tersebut dijalankan dengan dukungan dana dari PMI Pusat.
Namun, kemampuan pendanaan yang tersedia masih terbatas. Karena itu, PMI daerah diharapkan dapat mengupayakan sumber dukungan lain di daerah agar operasi kemanusiaan dapat terus berjalan.
Kondisi ini membuat kontribusi APINDO memiliki nilai penting. Dana bantuan sebesar Rp50 juta dapat membantu memperkuat kebutuhan operasional PMI dalam merespons wilayah yang mengalami krisis air bersih.
Respons kekeringan sempat terhenti ketika seluruh energi dan sumber daya PMI difokuskan pada penanganan gempa Flores. Bencana tersebut membutuhkan pergerakan cepat personel, logistik, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan, dan dukungan kepada masyarakat terdampak.
Setelah penanganan gempa mulai terorganisasi, perhatian terhadap ancaman kekeringan kembali diperkuat. PMI perlu menjaga agar satu kejadian bencana tidak membuat kebutuhan kemanusiaan lain kehilangan perhatian.
Saat ini, operasi penanggulangan kekeringan sedang dijalankan di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sikka. Kedua wilayah tersebut menjadi bagian dari lokasi yang membutuhkan dukungan pelayanan air dan respons kemanusiaan.
Daratan Timor menjadi perhatian utama karena musim kemarau panjang sering memberikan tekanan terhadap sumber air masyarakat. Di sejumlah wilayah, keterbatasan air dapat memengaruhi kebutuhan minum, memasak, sanitasi, peternakan, hingga aktivitas ekonomi rumah tangga.
Sementara itu, operasi di Sikka menunjukkan bahwa ancaman kekeringan tidak hanya terjadi di Timor. Beberapa wilayah di Flores juga membutuhkan perhatian sesuai perkembangan kondisi lapangan.
Dengan sumber daya yang terbatas, PMI harus menentukan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Dukungan dari mitra membantu memperluas jangkauan operasi dan mempertahankan layanan pada wilayah yang membutuhkan.
Ancaman kekeringan di NTT merupakan persoalan yang berulang dan membutuhkan respons yang tidak hanya dilakukan ketika krisis sudah terjadi. Antisipasi sejak awal dapat membantu mengurangi tekanan terhadap masyarakat pada periode paling kering.
Bantuan air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendesak, tetapi penanganannya perlu dihubungkan dengan kondisi ketahanan pangan, kesehatan, sanitasi, dan perlindungan kelompok rentan. Masyarakat yang kehilangan akses air dalam waktu panjang menghadapi risiko yang lebih luas dibandingkan persoalan konsumsi sehari-hari.
Kolaborasi antara APINDO dan PMI memberi contoh bagaimana sektor usaha dapat masuk dalam kerja kemanusiaan secara langsung. Dukungan finansial dapat memperkuat operasi lapangan, sementara jaringan dunia usaha juga dapat membantu membangun partisipasi yang lebih luas.
Bagi PMI NTT, bantuan Rp50 juta ini bukan hanya tambahan dana operasional. Dukungan tersebut juga membuka pesan bahwa penanggulangan kekeringan memerlukan kepedulian bersama sebelum dampaknya meluas.
Memasuki September dan Oktober, kebutuhan masyarakat diperkirakan akan meningkat seiring menguatnya musim kemarau. Karena itu, langkah yang dilakukan sekarang menjadi bagian penting untuk menjaga agar krisis air bersih tidak berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang lebih berat.
Dari Markas PMI NTT di Kupang, bantuan APINDO mulai diarahkan untuk memperkuat respons tersebut. Kerja sama ini menegaskan satu hal sederhana, persoalan besar akan lebih mudah dihadapi ketika pemerintah, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat memilih bergerak bersama. (SP/Net/suluhdesa/tim)
