KUPANG—Hingga September 2026 ini, terdapat 3.062 kasus HIV di Kota Kupang. Penegasan ini disampaikan Johanes Orlando, Ketua Panitia Pelaksana, Workshop “Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program AIDS, TB, dan Malaria (ATM) di Kota Kupang.” Workhsop ini digelar di Hotel Harper Kupang, Kamis (3/9) dan dihadiri Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Yayasan Flobamora Jaya Peduli, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Sekretaris KPA Provinsi NTT, Ikatan Ahli Kesehatan Provinsi NTT, Bappeda Kota Kupang, Dinas Sosial, DP2KB, serta DP3A Kota Kupang.
Johanes mengatakan Yayasan Flobamora Jaya Peduli secara konsisten melakukan pendampingan terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS sejak 2024 hingga saat ini. Berdasarkan data yang disampaikan dalam workshop, secara kumulatif terdapat 3.062 kasus HIV di Kota Kupang. Sementara itu, jumlah orang yang hidup dengan HIV yang hingga kini mendapat pendampingan Yayasan Flobamora Jaya Peduli mencapai 1.160 orang hingga Juni 2026.
“Ini tentu bukan sekadar angka, tetapi gambaran bahwa HIV masih menjadi persoalan yang terjadi di wilayah Kota Kupang,” kata Johanes.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan kebijakan dan penganggaran daerah benar-benar memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.
Kolaborasi tersebut, lanjutnya, sekaligus menjadi investasi kesehatan untuk mendukung pencapaian target eliminasi AIDS, TB, dan Malaria menuju 2030.
Sementara Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Hengky C. Malelak, menegaskan “Angka AIDS di Kota Kupang cukup tinggi. Karena itu, pemerintah membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan. Ini merupakan tugas kita bersama untuk mengatasi persoalan ini. Saya mohon dukungan dari semua pihak terkait.”
Workshop tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret berupa peta sumber pembiayaan, komitmen lintas sektor, serta rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur. “Kita harus pulang membawa peta sumber pembiayaan, komitmen lintas sektor, dan rencana tindak lanjut yang jelas. Siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana kita mengukurnya,” kata Hengky.
Ia juga mendorong agar komitmen tersebut diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui Bappeda dan diperkuat dengan dukungan anggaran. “Dengan begitu, komitmen terhadap ATM dapat terlihat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Target kita jelas. Kita ingin mendukung upaya eliminasi AIDS, TB, dan Malaria menuju 2030,” pungkasnya. (Boy)
