Waikabubak (MEDIATOR) — Seluruh Kepala Daerah se-daratan Sumba berkomitmen memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah melalui High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD se-Sumba Tahun 2025 yang digelar di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Daerah se-Sumba, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mitra strategis dari berbagai sektor.
“Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi wadah koordinasi untuk membahas langkah konkret menjaga stabilitas harga, memperkuat pasokan pangan, serta mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Pulau Sumba,”demikian release BI yang diterima media ini.
Dorong Produksi Lokal dan Kemandirian Pangan
Masih ditegaskan BI dalam release yang diketahui Adidoyo Prakoso, Kepala Perwakilan/Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, upaya penguatan produksi lokal menjadi salah satu fokus utama guna menjaga ketersediaan pasokan pangan di Sumba. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan hortikultura melalui pemberdayaan kelompok tani, distribusi benih unggul, serta kerja sama antarwilayah dalam pemasaran hasil pertanian.
Selain itu, program lumbung pangan lokal dan efisiensi rantai pasok antarwilayah terus diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Pemerintah daerah juga menggalakkan edukasi kepada masyarakat untuk mengubah pola konsumsi ke produk pangan lokal yang lebih beragam, guna memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan.
Fiskal Daerah Adaptif dan Kolaboratif
Kebijakan fiskal daerah juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat efisiensi anggaran pusat. Untuk itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan melalui penguatan sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata.
Salah satu proyek strategis yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru adalah pengembangan tambak udang terintegrasi senilai Rp7,4 triliun di Kabupaten Sumba Timur, yang akan melibatkan kerja sama lintas kabupaten. Optimalisasi belanja publik pun difokuskan pada kegiatan produktif seperti subsidi transportasi pangan, bantuan sosial tepat sasaran, dan dukungan kepada UMKM lokal agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Digitalisasi Keuangan Daerah Semakin Meluas
Digitalisasi keuangan daerah menjadi pilar penting dalam memperkuat transparansi dan efisiensi fiskal. Dalam HLM ini, TP2DD se-Sumba melaporkan kemajuan signifikan dalam penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat meluncurkan aplikasi SIMPADA berbasis Android untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Inovasi serupa juga dikembangkan oleh kabupaten lainnya melalui implementasi PBB online, e-retribusi, dan pembayaran non-tunai via QRIS, yang terbukti meningkatkan efisiensi dan memperluas basis pendapatan daerah.
Langkah ini menandai percepatan transformasi digital sektor publik di Sumba, sekaligus memperkuat fondasi fiskal menuju daerah yang lebih modern dan tangguh.
Komitmen Bank Indonesia dan Rekomendasi Strategis
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menegaskan komitmen BI untuk terus memperkuat sinergi antara TPID dan TP2DD di seluruh kabupaten di Pulau Sumba. Ia memaparkan bahwa tingkat inflasi Sumba saat ini berada di bawah rata-rata nasional, meskipun masih terdapat tekanan dari komoditas pangan seperti ikan dan daging ayam.
Adidoyo juga menyoroti pentingnya penguatan ketahanan pangan melalui perencanaan tanam berbasis cuaca, penggunaan bibit unggul, dan modernisasi alat pertanian, disertai percepatan adopsi kanal pembayaran non-tunai untuk meningkatkan efisiensi fiskal daerah. Pertemuan HLM menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:
. Penguatan lumbung pangan lokal dan pemantauan harga serta stok pangan.
. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan kerja sama antar daerah (KAD).
. Penyusunan Roadmap P2DD 2026–2030 yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
. Penguatan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah.
. Perluasan infrastruktur internet di wilayah dengan titik blindspot.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, Pulau Sumba diharapkan semakin mandiri, tangguh, dan berdaya saing, baik dalam pengendalian inflasi maupun transformasi digital keuangan daerah. (RLS-BI/BOY)
