SoE (MEDIATOR)–Anggota DPRD Provinsi NTT, David Imanuel Boimau, melaksanakan masa resesnya di sejumlah desa di Kabupaten TTS. Adapun desa-desa itu diantaranya Desa Kolbano, Desa Sei, Pene Selatan dan Desa Oeleu Kecamatan Kolbano. Reses ini dilaksanakan pada 13-22 Maret 2025.
Ada yang menarik dari sejumlah pertemuan itu. Yakni warga memintanya mengeksekusi sejumlah program yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.
Informasi yang berhasil dihimpun media ini menyebutkan bahwa warga meminta adanya rehabilitasi dan peningkatan ruas jalan Batuputih-Panite, Panite-Kolbano, Kolbano-Boking-Malaka.
Genangan air saat musim hujan di dataran sawah Bena dan telah merusak jalan sehingga menyebabkan aktifitas ekonomi utk pengangkutan hasil bumi ke kota sangat terganggu. Tak hanya itu, warga juga minta difasilitasi pembuatan saluran drainase ke laut yang melewati jalan provinsi di wilayah Kecamatan Kualin dan Kolbano.
Bagi warga di Desa Kolbano, warga meminta kepada David untuk memfasilitasi mereka untuk memfasilitasi mereka memperoleh bantuan alat tangkap ikan berupa kapal, ketinting dan peralatan tangkap lainnya. Khusus masyarakat nelayan di wilayah pesisir Selatan TTS, mereka sangat membutuhkan bantuan ini.
Masyarakat juga meminta bantuan alsintan berupa traktor dan bibit tanaman produktif. Pasalnya banyak lahan mereka yang kurang dimaksimalkan karena kekurangan alat dan mesin pertanian.
Warga juga minta difasilitasi bantuan modal usaha untuk UMKM yang ada di desa.
Sedangkan pengawasan terhadap pembayaran bantuan beasiswa PIP yang sampai saat ini banyak yang belum terbayarkan juga diangkat dalam pertemuan.
Rusaknya infrastruktur juga diangkat saat reses. Warga meminta adanya peningkatan/rehabilitasi jalan-jalan penghubung antara desa, kecamatan dan kabupaten ke pusat-pusat potensi pertanian.
Menyikapi hal itu, David Boimau sangat berterimakasih atas aspirasi yang disampaikan.
“Semua aspirasi masyarakat yang disampaikan akan saya bawa dan rangkum semua sebagai laporan hasil reses DPRD saat ini. Yang menjadi kewenangan Propinsi dan pusat akan dilaporkan untuk secara lembaga bisa membangun sinergi dengan pemerintah provinsi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan intervensi anggaran,”tegas David.
Ditambahkan, melalui Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat tentunya ini menjadi tanggung jawabnya untuk mengkoordinasikan dengan pimpinan dan teman-lain yang terdistribusi dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti Komisi dan Badan.
“Sehingga aspirasi hasil reses ini tersampaikan kepada masing-masing mitra kerja sebagai OPD teknis yang punya kewenangan mengeksekusi melalui dokumen perencanaan dan penganggaran.
Harapan saya hasil reses ini supaya menjadi perhatian pemerintah Provinsi melalui gubernur untuk bisa dianggarkan atau memperjuangkannya ke pemerintah pusat. Rakyat saat ini membutuhkan bukti dan kerja nyata dari pemerintah disemua tingkatan sehingga ini juga perlu diprioritaskan,”pungkas David. (BOY)
