Pemkot Responsif, Susun Kebijakan Perubahan Iklim

Kriminal774 Dilihat

KUPANG–Pemerintah Kota Kupang tak tinggal diam, melainkan di kesempatan pertama, langsung menyusun kangkah-langkah konstruktif penyusunan kebijakan perubahan iklim. Langkah ini ditempuh sebagai  upaya memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap dampak perubahan iklim.

 

Ketua Pokja Perubahan Iklim sekaligus Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Andre Otta, menyampaikan hal ini ketika hadir dan membuka Workshop Penyusunan Kebijakan Perubahan Iklim dalam Program CAPACities di Hotel Neo Aston Kupang, Rabu (11/11/2026).

 

Andre yang juga kepala DPMPTSP ini mengurai penyusunan kebijakan tersebut penting agar berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan perubahan iklim tidak hanya menjadi kegiatan sektoral, tetapi memiliki arah, indikator, serta dukungan anggaran yang jelas.

Baca Juga  BPR Christa Jaya Beber Fakta Hukum, Albert Riwu Kore Dinilai Beropini

 

“Pengelolaan air menjadi salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, upaya konservasi dan penyediaan air berkualitas harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah,”tegasnya yang sekaligus menyoroti

pentingnya dukungan terhadap pelayanan air minum melalui Perumda Air Minum Kota Kupang, termasuk peluang penguatan infrastruktur melalui dukungan pemerintah.

 

“Saat ini kami mulai mendorong pola pembangunan tematik pada 2027 dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, seperti BPBD, Dinas Pertanian, Perikanan, Kesehatan, dan Kominfo,”tegasnya.

 

Program Manager CAPACities Indonesia, Fransiska Falentina Sugi saat itu mengatakan workshop tersebut menjadi ruang untuk menggali berbagai regulasi dan referensi yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan air di Kota Kupang.

Baca Juga  Anggota DPRD, Camat, Lurah, TNI Hingga Ratusan Warga Terlibat dalam Aksi Penghijauan HUT Gerindra di Alak

 

“Kebijakan yang disusun nantinya tidak hanya memperhatikan kuantitas, tetapi juga kualitas air. Pengelolaan air juga perlu dilakukan secara lebih antisipatif agar pemerintah dan masyarakat lebih siap menghadapi krisis air maupun kekeringan akibat perubahan iklim,”tegasnya sembari berharap, melalui diskusi dan kolaborasi selama kegiatan berlangsung, dapat dihasilkan rumusan kebijakan yang bisa ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi serta implementasi nyata. (TIM/MED)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan