KUPANG — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bappeerida) mempercepat target pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste sebelum tahun 2028.
Hal tersebut menjadi poin krusial dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Bapperida NTT pada Jumat (12/6/2026) pukul 10:35-12:00 WITA. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Plt. Kepala Bapperida NTT, Theresia Maria Florensia, S.E., M.Ec.Dev., Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) NTT, Ir. Maksi Y. E. Nenabu, M.T., Kabid Bapperida Yohanes Paut, serta jajaran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT yang diwakili oleh Ketum Dr. Bobby Lianto, Waketum Koordinator Ekonomi Chris Samara, Waketum Koordinator SDM dan Inovasi Dr. Semuel Littik, dan Wakil Ketua Tim Percepatan FTZ KADIN NTT Dr. Miki Natun.
Plt. Kepala Bapperida NTT, Theresia Maria Florensia menegaskan bahwa berdasarkan arahan Gubernur NTT, dokumen Pre-Feasibility Study (Pre-FS) atau studi kelayakan awal FTZ harus rampung pada tahun 2026.
“Tahun 2027 kita targetkan perundingan ke tingkat pusat untuk penyusunan FS oleh pemerintah pusat, lalu dilanjutkan dengan langkah-langkah penetapan FTZ agar resmi berjalan sebelum 2028,” ujar Theresia.
Pemerintah Provinsi bersama KADIN saat ini fokus memperkuat Pre-FS secara mikro dan detail untuk meyakinkan pemerintah pusat mengapa wilayah perbatasan memerlukan status FTZ, bukan sekadar pelintasan batas biasa. Langkah ini didukung penuh oleh Bank Indonesia (BI) yang tengah menyusun kajian akademis makro.
Kepala BPPD NTT, Ir. Maksi Y. E. Nenabu, M.T., mengimbau agar Bapperida dan KADIN menyatukan kekuatan demi memetakan potensi-potensi menarik yang akan mengisi kawasan FTZ tersebut.
Saat ini, pengumpulan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis telah berjalan. Pemprov NTT juga menggandeng akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana), seperti Prof. Fred Benu dan Prof. David Pandie. Agenda berikutnya adalah menggelar rapat bersama antara tim Undana, OPD, dan KADIN.
Dr. Miki Natun selaku Wakil Ketua Satgas Percepatan FTZ KADIN NTT mengusulkan agar tim penyusun pre-FS melibatkan perwakilan KADIN NTT. Hal ini dimaksudkan agar KADIN NTT dapat menambahkan info Pre-FS dengan aksi-aksi praktis yang telah dan akan dilakukan.
Ketua Umum KADIN NTT, Dr. Bobby Lianto, M.M., MBA., menambahkan bahwa kedekatan emosional dan formal dengan pemerintah serta pelaku usaha Timor Leste saat ini sudah sangat kuat, diperkuat dengan MoU yang berjalan baik antara Kadin NTT dan Kadin Timor Leste. KADIN NTT telah membentuk Satgas Percepatan FTZ sejak dua tahun lalu, dan aktif menjajaki kerjasama dengan KADIN Timor Leste dan pemerintah Timor Leste.
Pengurus KADIN NTT, Dr. Semuel Littik, memaparkan bahwa langkah taktis KADIN telah dimulai sejak pembentukan Tim Percepatan pada 5 September 2024 yang diketuai oleh Chris Samara. KADIN juga telah melakukan audiensi dengan Penjabat Gubernur NTT pada 25 September 2024, dan berkunjung ke Timor Leste untuk menemui Wakil Perdana Menteri setempat.
Pada tahun 2024, KADIN Indonesia telah menandatangani MoU dengan Kadin Timor Leste, disusul kunjungan konsolidasi pejabat kontak KADIN Indonesia untuk Timor Leste, Bapak Hutajulu, ke NTT pada tahun 2025. KADIN NTT bahkan sukses berpartisipasi dalam eksibisi perdagangan internasional di Dili pada tahun 2025 sebagai bukti nyata akses pasar.
Ketua Tim Percepatan FTZ KADIN NTT, Chris Samara, mengungkapkan bahwa Timor Leste sebenarnya telah menyelesaikan FS FTZ mereka dan mulai membangun kawasannya di Oecussi. “Mereka menunggu kita”, ujar Chris. Namun, ia mengingatkan agar Pemprov dan KADIN tidak berjalan sendiri-sendiri demi memaksimalkan potensi perbatasan yang melimpah.
Chris memetakan beberapa celah strategis yang bisa dimanfaatkan:
- Kawasan Free Packing: Usulan Bea Cukai untuk mempermudah pengemasan komoditas perdagangan.
- Pasar Perbatasan: Mendesak pembukaan kembali pasar perbatasan (yang sempat ditutup saat pandemi Covid-19 atas inisiasi Bupati Belu) karena terbukti mendongkrak ekonomi rumah tangga warga lokal secara langsung.
- Akurasi Data: Memanfaatkan data komprehensif milik KBRI di Dili dan Bank Mandiri.
- Akses Pasar Global: Timor Leste didukung negara-negara Eropa dan memiliki kuota ekspor bebas pajak (free tax) ke 11 negara berbahasa Portugis. NTT (Indonesia) bisa menyuplai produk lokal untuk memenuhi kuota tersebut.
- Blooming Industri di Malaka: Rencana pemindahan pengelolaan minyak Timor Leste ke Kota Suai yang berbatasan dengan Kabupaten Malaka menjadi peluang besar bagi sektor perdagangan dan industri pendukung.
- Investasi dan Wisata: Transaksi Timor Leste yang menggunakan mata uang USD sangat potensial untuk ditarik sebagai investor. Selain itu, sektor wisata seperti tur motor gede (moge) terbukti menghasilkan perputaran uang hingga Rp3 miliar dalam sekali kegiatan (asumsi 100 peserta dengan belanja Rp30 juta per orang).
Merespons masukan KADIN, Plt. Kepala Bapperida NTT menekankan prinsip pembentukan FTZ ini adalah menciptakan ekosistem perdagangan utuh yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia, NTT, dan Timor Leste dengan slogan: “Dari NTT ke Dunia, dari Dunia ke Indonesia.”
FTZ ini akan mengaktifkan rantai nilai lintas batas (cross-border value chain) pada komoditas pertanian, peternakan, material industri, logistik, transportasi, serta UMKM.
Kepala BPPD NTT Maksy Nenabu mengatakan bahwa berdasarkan arahan RTRW Provinsi, wilayah kawasan utama akan dipusatkan di TTU – Oecussi (memaksimalkan Pelabuhan Wini yang aktif, sementara Pelabuhan Atapupu mengalami pendangkalan dan kendala lahan pangan berkelanjutan basis sawah). Wilayah pendukung utama mencakup Belu, Malaka, dan Alor (untuk PLBN Laut). Pemerintah daerah juga berkomitmen memperjuangkan Kabupaten Malaka masuk dalam Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) bersama TTU, Belu, dan Alor.
Koordinasi awal ke tingkat pusat seperti Bappenas, Kemendagri, dan Kantor Wakil Presiden telah dilakukan dan mendapat respons positif. Hal ini dapat diperkuat dengan bergeraknya KADIN NTT.
Rencana Tindak Lanjut (Follow Up)
Untuk mengeksaminasi rencana besar ini, rapat menyepakati lima langkah taktis berikutnya:
- Menggelar pertemuan intensif antara tim penyusun Pre-FS, KADIN, OPD, dan Bapperida.
- Pertemuan khusus dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk meninjau kembali komitmen dan janji-janji yang sudah dibicarakan dengan pihak Timor Leste.
- Rapat koordinasi skala besar di wilayah perbatasan yang melibatkan KBRI, Bea Cukai, Pemprov, Undana, KADIN, dan para Bupati perbatasan.
- KADIN NTT menyerahkan secara resmi dokumen Position Paper kepada Bapperida NTT.
- Memasukkan perwakilan KADIN NTT ke dalam Tim Penyusun Feasibility Study (FS).
(RLS/KADIN-NTT/BOY)
