Kupang (MEDIATOR)–Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka berbicara tegas mengenai pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi ini. Orang nomor satu di NTT ini pun ikut menyentil adanya kasus dalam pelaksanaan MBG di lapangan, dimana anak-anak sekolah harus dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Saat memimpin rapat persiapan Tour De EnTeTe bersama Steering Committee pada Rabu, (23/7/2025) sore bertempat di Ruang Rapat Gubernur, wakil ketua DPP Partai Golkar yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar NTT ini menegaskan peristiwa keracunan makanan yang dialami siswa di Kota Kupang dan di Sumba Barat Daya beberapa hari lalu, agar tidak terulang lagi di kemudian hari.
Menurut mantan politisi Senayan yang memimpin komisi kesehatan ini, adanya kasus tersebut bukan soal program MBG yang salah tapi tata kelolanya yang perlu diperhatikan di tingkat pelaksana. Untuk itu, dirinya mengingatkan agar penyajian MBG ini harus betul-betul sesuai dengan arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kalau kita kerja sesuai dengan arahan yang dibuat oleh BGN dan beberapa pihak terkait seperti Badan POM dan yang lainnya, tidak mungkin keracunan. Ini persoalan tata kelola yang perlu dibenahi,”tegas Melki saat memimpin rapat yang dilangsungkan secara daring dan luring ini. Ikut hadir Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Sekda Provinsi NTT, Kosmas D. Lana, Jajaran Forkompinda Provinsi NTT, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT, para Bupati dan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT.
Evaluasi Program MBG
Melki juga menyentil tentang pelaksanaan Program MBG di banyak tempat, bahwa program ini terus dievaluasi.
Foto: AP NTT
“Program MBG ini sudah berjalan, dan saat ini sudah waktunya bagi kita untuk lakukan evaluasi pelaksanaannya di NTT agar kita bisa mengakselerasinya lebih cepat sesuai dengan arahan dan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi kita semua,”ujar Melki.
NTT sendiri menurut Melki, mendapatkan kuota pendirian dapur MBG sebanyak 800 dapur dan minimal 600 dapur. Untuk itu dia mengingatkan agar evaluasi terkait percepatan pembuatan dapur ini harus disikapi secara serius baik oleh Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/kota se-NTT.
“Intinya adalah jumlah dapur di NTT ini makin lama makin mendekati yang memang harus didirikan di NTT,” tegasnya.
Akselerasi pembuatan dapur MBG di NTT menurutnya adalah hal penting yang harus dikerjakan untuk meminimalisir kehilangan kesempatan bagi anak-anak NTT dalam mendapatkan makanan bergizi gratis, juga kehilangan kesempatan kerja bagi masyarakat yang menjadi bagian dari program ini.
Kehadiran program MBG ini menurut Melki Laka Lena dapat mendongkrak upaya pengentasan stunting dan gizi buruk di NTT. Selain itu, juga berpotensi menggerakkan roda perekonomian serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat NTT pada umumnya.
“Aspek gizi mestinya bagus untuk siswa-siswi, balita dan anak PAUD. Aspek ekonomi, program ini berpotensi memutar perekonomian di daerah sekitar sekolah dan dapur yang bergerak. Membuka lapangan kerja dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang menjadi bagian dari dapur MBG atau juga supply chainnya,” ujar Melki.
Kepada pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, Gubernur Melki berharap agar implementasi program MBG ini harus betul-betul terlaksana secara baik.
“Intinya adalah tidak boleh lagi ada kata tidak bisa untuk pelaksanaan MBG untuk alasan apapun juga,” tegas Melki seperti dikutip release dari Biro AP Setda NTT yang diterima media ini.
Untuk memastikan percepatan pelaksanaan program MBG di NTT, Melki Laka Lena menegaskan akan membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat provinsi. Beliau juga berharap agar hal serupa juga dibentuk di masing-masing Kabupaten/Kota di NTT.
Dalam pertemuan ini, Gubernur juga mendengar secara langsung laporan dari masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan program MBG dan upaya yang dilakukan untuk percepatan pembuatan dapur MBG ini. (RLS/AP-NTT/Baldus/BOY)
