Kupang (MEDIATOR)–Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) melantik Fahrensy Priestly Funay, S.E, M.Si sebagai Penjabat Walikota Kupang yang ditandai dalam seremoni Pengambilan Janji Jabatan dan Pelantikan Penjabat Walikota Kupang Oleh Gubernur NTT Atas Nama Presiden RI yang di Aula El Tari Kupang, Selasa (22/08/2023).
Fahren dilantik berdasarkan SK Mendagri No 100.2.1.3 – 3214 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibacakan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Stefanus Surat, ST., MT. adapun bunyi SK itu yakni “Mengangkat saudara Fahrensy Priestly Funay, S.E., M.Si (Sekretaris Daerah Kota Kupang) sebagai Penjabat Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur”.
Fahren pun langsung dikukuhkan oleh rohaniawan pendamping, Pdt. Anthoneta Rahakbauw Mapussa S.Th yang dilanjutkan dengan Penandanganan Berita Acara Janji Jabatan secara berturut-turut oleh Fahrensy Priestly Funay, S.E., M.Si sebagai Penjabat Walikota Kupang dan selanjutnya oleh Gubernur NTT.
Saat itu juga, adanya pelantikan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK/Dekranasda Kota Kupang yakni Ny. Louisje Marlinda Funay-Pelokilla. Untuk diketahui, Sebelum acara Pelantikan, Gubernur VBL juga menyerahkan Keputusan Mendagri kepada Penjabat Walikota Kupang di Ruang Kerja Gubernur.
Dalam penyerahan SK tersebut, Gubernur meminta Penjabat Walikota Kupang untuk menjaga tatanan dan kestabilan ekonomi Kota Kupang. “Bapak Fahrensy sebelumnya menjadi Sekretaris Daerah Kota Kupang dan kini dilantik sebagai Penjabat Walikota Kupang. Saya berikan Selamat dan apresiasi untuk hal tersebut. Tentunya dengan kepercayaan yang diberikan ini kita minta untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik mulai dari menjaga dan mengembangkan Kota Kupang. Harus dijaga kebersihan, penataan lingkungan dan keindahan kota,”tegas gubernur sembari menambahkan, “Saya juga mengharapkan agar menjaga kestabilan ekonomi terkhususnya untuk kebutuhan masyarakat yang ada di pasar-pasar. Kita harapkan bisa kerja sama dengan kabupaten yang lain untuk pemenuhan kebutuhan serta mampu mengendalikan inflasi.” (RLS/***/KJR)
