Kupang (MEDIATOR)–Kegelisahan publik NTT belum lama ini, mengenai adanya dugaan bahan bakar minyak (BBM) bercampur air pada sepeda motor maupun mobil sehingga mengakibatkan fuel pump-nya rusak, sudah diadukan ke Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
Fakta ini terungkap dalam sebuah rapat yang berlangsung Kamis (24/4) Pukul 09.00 Wita.
Foto: ist
Adapun topik rapat yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi NTT itu tak lain adalah untuk membahas pengawasan terhadap penyaluran BBM di wilayah Provinsi NTT.
Rapat yang berlangsung di lantai II Gedung Sasando ini dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTT, Dra. Flouri Rita Wuisan, MM dan dihadiri Kepala Biro Perekonomian, Aleks Koroh, Sales Branch Manager Retail NTT Pertamina Patra Niaga Dany Sanjaya, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DPC Nusa Tenggara Timur, F. X. Alain Niti Susanto, Dinas ESDM Provinsi, Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabag Ekonomi/SDA Kota Kupang. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton pun nampak hadir saat itu.
“Mengawali rapat, Asisten Perekonomian menerangkan bahwa Gubernur NTT telah menerima keluhan langsung dari warga terkait penyaluran BBM Bersubsidi yang perlu mendapat atensi semua pihak terkait terutama penyaluran melalui Pertamini dan botol eceran yang diduga telah tercampur air atau bahan lain,”demikian dikutip Mediatorkupang.com dari unggahan Darius Beda Daton di media sosialnya.
Bertolak dari itulah sehingga rapat itu bertujuan memberi masukan kepada pemerintah daerah guna mengambil kebijakan yang dipandang perlu untuk melakukan perbaikan tata kelola penyaluran BBM khususnya BBM bersubsidi di wilayah Provinsi NTT.
Kabag Ekonomi/SDA Kota Kupang dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa semua Pertamini di wilayah Kota Kupang tidak diberikan ijin usaha sehingga keberadaan Pertamini belum terdata secara baik dan dianggap illegal.
“Ketika diberi kesempatan menyampaikan saran terkait berbagai permasalahan yang terjadi terkait penyaluran BBM Bersubsidi di NTT saya menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dalam soal penyaluran BBM Bersubsidi termasuk mengambil keputusan yang tegas oleh karena BBM adalah kebutuhan vital warga,”demikian Darius.
Dia menambahkan, substansi keluhan masyarakat NTT terkait penyaluran BBM khususnya BBM Bersubsidi (Pertalite dan Bio Solar) baik yang dilaporkan atau tidak dilaporkan ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT adalah sebagai berikut, pertama; Ketersediaan stok BBM, terutama di Kabupaten Sabu Raijua, Rote Ndao dan Lembata. Kedua; BBM Bersubsidi (Pertalite dan Bio Solar) diperjualbelikan dengan tujuan mencari keuntungan oleh selain penyalur/SPBU dalam hal ini oleh Pom Mini/Pertamini dan botol eceran dengan harga yang ditetapkan sendiri.
Masih menurut Darius, meski stok BBM dilaporkan habis di SPBU namun penjualan BBM eceran sangat marak dengan harga per berkisar Rp 15.000- Rp.40.000/botol. Hal ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota.
Dilanjutkan Darius, meskipun penjualan seperti ini menimbulkan dampak positif berupa peningkatan ekonomi masyarakat setempat dan sangat membantu dalam hal terbatasnya jumlah penyalur/SPBU dan waktu pelayanan SPBU yang tidak 24 jam, keadaan ini menimbulkan kerugian bagi konsumen BBM Bersubsidi karena;
a. Harga BBM per liter bisa saja melampaui tarif yang ditetapkan Pertamina.
b. Potensi spesifikasi BBM tidak lagi sesuai dengan produk BBM Pertamina sebagaimana hasil uji Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi/LEMIGAS sesuai dengan standar spesifikasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM. (BBM oplosan). Sebab kualitas BBM yang tersedia di Pertamini dan botol eceran tidak dibawah pengawasan PT Pertamina Patra Niaga. Titik serah BBM dari PT Pertamina Patra Niaga hanya sampai di SPBU. Sehingga pemeriksaan kualitas BBM yang dilakukan Pertamina hanya berakhir di tangki timbun BBM di SPBU.
c. Menimbulkan kerusakan kendaraan bermotor.
d. Jaminan keamanan dan keselamatan konsumen saat pengisian BBM semisal kebakaran atau hal lain.
Adapun fakta lain yang dibuka oleh Darius antara lain:
Ketiga; BBM tercampur air.
Keluhan ini terjadi khusus di Kota Kupang baik oleh penyalur/SPBU maupun pom mini/Pertamini. Sejumlah kendaraan roda dua dan empat dilaporkan mengalami kerusakan setelah mengisi BBM di SPBU dan Pertamini tertentu.
Keempat: BBM Bersubsidi dijual ke Timor Leste. Para eksportir diduga membawa solar subsidi ke Timor Leste untuk diperjualbelikan dengan modus tambahan tangki mobil tronton yang bisa menampung 200 liter BBM. Padahal SPBU seharusnya menyalurkan BBM bersubsidi sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah per hari/kendaraan sbb; Kuota Bio Solar: Roda 4 (Mobil Pribadi) : 60 L. Roda 4 (Mobil Barang) : 80 L. Roda 6 atau lebih : 200 L. Sedangkan Kuota Pertalite :Roda 4 : 120 L. Roda 2 : 10 L. Artinya ada dugaan penyaluran BBM oleh penyalur/SPBU menyimpang dari kuota harian per kendaraan.
Terhadap berbagai keluhan masyarakat NTT tersebut, maka sebagai upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola penyaluran BBM yang lebih baik sehingga seluruh masyarakat NTT bisa memperoleh BBM dengan kualitas yang terjamin, harga yang stabil sesuai ketentuan pemerintah, penyaluran yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan serta penyaluran BBM Bersubsidi lebih tepat sasaran.
“Kami memandang perlu untuk menyampaikan beberapa saran kepada Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota. Terhadap saran-saran tersebut, Pemerintah Provinsi NTT akan mengkaji lebih lanjut guna mengambil kebijakan sesuai ketentuan selain akan membentuk Satgas khusus untuk melakukan pengawasan BBM Bersubsidi,”demikian Darius menambahkan pihaknya berterimakasih kepada Pemprov NTT yang sudah memediasi pertemuan itu.
“Mari terus bersinergi membangun NTT,”tutupnya. (***/BOY)
