Kupang (MEDIATOR)-Desakan agar Pemerintah Provinsi NTT segera berkoordinasi dengan seluruh Pemkab/Kota di NTT untuk membebaskan
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (PPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menguat di REI NTT Expo 2026 yang digelar di Flobamora Mall Kupang, Sabtu (14/3/2026) sore.
Saat itu, Ketua DPD REI NTT, Chandra Santosa dalam sambutannya menegaskan itu berulangkali.
“Kami di REI ini menggarap sektor masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kami sedang berupaya agar seluruh masyarakat berpenghasilan rendah ini memiliki hunian yang layak. Namun apa daya, tuntutan membayar BPhTB dan PBG ini sangat tinggi sehingga berdampak pada banyak hal,”tegas Chandra menegaskan, sebenarnya pemerintah lebih peka. Karena dari tingkat pusat, presiden sudah mencanangkan pembangunan 3 juta rumah layak huni, namun di bawah pelaksanaannya masih tersendat.
Salah satunya masih dibebankannya BPhTB dan PBG. Padahal jika tidak, tentu semakin banyak warga yang punya rumah. Dengan demikian, angka kemiskinan itu berkurang.
“Kami pengusaha lokal, bekerja tanpa duit dari Pemda. Kadang kami menangis dan berdoa, kebijakan yang mendukung kami itu dari pusat bukan daerah. Contoh Presiden Prabowo tahum ini canangkan 3 juta rumah. Namun semangat kami menjadi down. Seharusnya untuk MBR ini BPhTB-nya digratiskan. Di tempat lain sudah murni gratis,”ujarnya menambahkan BPhTB yang gratis ini bukan mengurangi PAD melainkan dengan semakin banyaknya rumah, akan berdampak pada kenaikan PAD dari pajak bumi dan bangunan (PBB).
“Karena itu Pak Alexander tolong sampaikan ke Pak Gub agar segera membebaskan BPhTB karena itu komponen paling mahal. Jika ini hilang maka tingkat hunian akan semakin banyak,”ujarnya.
Gubernur NTT saat itu diwakili Kadis PMD dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Alexander Koroh. Dia hadir membacakan sambutan gubernur sekaligus membuka pelaksanaan REI EXPO 2026.
Untuk membuktikan keseriusa REI NTT memperjuangkan pembebasan BPhTB dan PBGA, maka di akhir acara, Chandra Santosa menyerahkan sebuah map berisi surat dan juga regulasi menyangkut keputusan tiga menteri yang mengatur tentang pembebasan BPhTB bagi rumah MBR.
“Permintaan kami BPhTB dibebaskan. Itu nilainya Rp 5 juta yang dibebankan kepada pembeli. Sedangkan PBG yang juga nilainya sama, itu dibebankan pada kami pengusaha,”pungkas Chandra di sesi konferensi pers. (BOY)
