Kupang (MEDIATOR)— Anggota Komisi II DPR RI, Esthon Foenay, Jumat (6/3) siang, bertemu Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena di ruang kerjanya, gedung Sasando di Jl El Tari-Kupang. Inti pertemuan itu adalah untuk memperjuangkan nasib seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang jumlahnya 50.000.
Terpantau Mediatorkupang.com, Jumat siang, Esthon tiba sekira pukul 12.45 Wita dan langsung menuju ruang kerja Gubernur Melki. Di dalam, mereka berdiskusi hampir satu jam lebih. Beberapa saat setelah pertemuan, Esthon keluar, diantar Gubernur Melki. Kepada media ini, di pintu ruang kerjanya, Gubernur Melki menguraikan tujuan pertemuan itu.
“Tadi saya sudah bertemu Pak Esthon. Beliau kasi catatan terkait dengan regulasi ini dan kami sudah bersepakat saat makan siang tadi, bahwa prinsipnya saya sebagai gubernur dan Om Esthon sebagai anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI membantu agar undang-undang ini bisa kita laksanakan dengan baik,”tegasnya.
Sementara mengenai nasib seluruh tenaga P3K di Provinsi NTT, yang menurut Melki jumlahnya sekitar 50.000 orang ini akan diperjuangkan sehingga mereka bisa tetap bekerja. “Jadi seperti itu bahwa perjuangan kita agar tidak saja ada 9.000 tenaga P3K di Provinsi NTT melainkan totalnya ada 50.000 orang ini mereka harus tetap bekerja, Om Esthon juga dalam kapasitas beliau, akan memperjuangkannya di level pusat,”tambah Melki lagi.
Bahkan yang menjadi kabar segar dari pertemuan ini, Melki menyebut bahwa Esthon akan memperjuangkan nasib tenaga P3K ini hingga ke meja presiden.
“Om Esthon berjanji akan berbicara langsung dengan ketua Umum Partai Gerindra dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terimakasih buat Om Esthon yang sudah membantu kita. Kami siap mengawal,”tambah Melki sembari memohon doa dari semua agar perjuangan ini membuahkan hasil baik.
Sementara Esthon Foenay dlaam keterangannya kepada wartawan, justru memohon doa dari semua. Baginya ini bukan saja masalah administrasi pemerintahan melainkan sudah masuk ke ranah kemanusiaan dan berjanji untuk memperjuangkannya.
“Doakan agar semuanya bisa berjalan lancar. Tidak boleh ada yang dikorbankan. Ini demi rakyat kita karena ada kurang lebih 50.000 tenaga P3K yang nasibnya dipertaruhkan,”ujar Esthon.
Bertemu Presiden Prabowo
Ketika dikonfirmasi lebih jauh mengenai kepastian dia bertemu dengan Presiden Prabowo, Esthon mengatakan bahwa dia sudah mengkomunikasikan lewat jalur-jalur tertentu agar masalah ini segera tuntas.
“Kita komunikasikan untuk bertemu Pak Presiden dan memperjuangkan masalah ini. Yang pasti tidak boleh ada yang dirugikan,”tegasnya singkat. Sementara dalam sebuah diskusi bersama dalam mobil pribadinya, Esthon yang komisinya bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemerintahan lainnya, menjelaskan bahwa dia mengetahui benar apa saja kesulitan dalam pelayanan tenaga P3K di lapangan. Terbanyak dari mereka adalah tenaga guru dan kesehatan yang melayani di pelosok. Seperti puskesmas daerah terpencil yang sulit dijangkau.
“Mereka itu berada di garda terdepan pelayanan sehingga kalau kita korbankan mereka, ini sungguh tidak manusiawi. Karena itu dengan segala kemampuan, saya akan membantu mereka,”pungkas Esthon.
Belum Ada Regulasi
Sebelumnya dalam sebuah statemennya, Esthon menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat keputusan resmi dari pemerintah terkait rencana pemberhentian massal terhadap P3K di NTT. Pernyataan ini disampaikan menyusul berkembangnya berbagai informasi di masyarakat yang menimbulkan kekhawatiran mengenai nasib tenaga PPPK, khususnya di sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Esthon isu yang beredar perlu diluruskan agar tidak memicu kepanikan di tengah masyarakat maupun di kalangan tenaga PPPK yang selama ini berperan penting dalam penyelenggaraan layanan publik di daerah.
“Sampai saat ini tidak ada keputusan resmi yang menyatakan 9.000 PPPK di NTT akan diberhentikan secara massal. Kita tidak boleh bermain-main dengan isu yang menyangkut nasib rakyat, terutama mereka yang menjadi tulang punggung pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah.”
Esthon menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut agar tidak merugikan daerah maupun tenaga PPPK. Ia menegaskan bahwa pengawasan DPR akan difokuskan pada beberapa aspek penting, antara lain kepastian status dan kontrak PPPK, jaminan ketersediaan anggaran bagi pemerintah daerah, serta perlindungan terhadap hak-hak tenaga pelayanan publik. Esthon juga mengajak seluruh pihak untuk menyampaikan informasi secara bertanggung jawab dan berbasis fakta agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (stenly boymau)
