KUPANG — Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi titik tolak pembahasan strategis dalam Undana Talk Season 3 yang diselenggarakan di Pos Kupang pada Rabu (19/8/2026). Diskusi ini menghadirkan dua akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana), yakni Guru Besar Ekonomi Pertanian dan Pemasaran Agribisnis Prof. Dr. Ir. Doppy Roy Nendissa, MP., CRA., CRP., C.SEpro., serta Guru Besar Sumber Daya Pengelolaan Pesisir dan Laut Prof. Dr. Chaterina Agusta Paulus, S.Pi., M.Si., CRA., CRP., CPRM
Diskusi publik ini secara khusus membedah tiga aspek utama pidato Presiden pasca-21 bulan kepemimpinan nasional, meliputi kedaulatan pangan, hilirisasi industri, dan pembangunan ekonomi desa, serta bagaimana kebijakan tersebut diadaptasikan sesuai dengan karakteristik Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kedaulatan Pangan, Hilirisasi, dan Analisis Daya Beli Petani
Dalam paparannya, Prof. Roy Nendissa mengulas fokus pemerintah terhadap komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, gula konsumsi, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan cabai. Menurutnya, percepatan swasembada pangan hanyalah tahap awal yang harus ditindaklanjuti dengan penguatan rantai pasok dari produsen hingga konsumen melalui hilirisasi agar hasil pertanian tidak berhenti sebagai bahan mentah.
Prof. Roy juga menyoroti indikator Nilai Tukar Petani (NTP) di NTT yang mulai menunjukkan tren peningkatan positif secara perlahan. Keberhasilan produksi pangan dinilai harus berdampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan petani, salah satunya didukung oleh penyederhanaan regulasi dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk secara tepat waktu.
“Setelah swasembada, bukan berarti perjuangan selesai. Kita harus bergerak memikirkan siapa yang memproduksi, siapa yang mengonsumsi, dan bagaimana aliran produksi sampai ke konsumen. Hilirisasi menjadi penting agar peningkatan produksi benar-benar memberikan manfaat bagi petani,” ujar Guru Besar Ekonomi Pertanian Undana, Prof. Roy Nendissa.
Paradigma Pembangunan Kepulauan dan Inovasi Ekonomi Biru
Sementara itu, Prof. Chaterina Agusta Paulus menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam pembangunan NTT sebagai wilayah kepulauan. Selama ini, laut sering dipandang sebagai pemisah daratan, padahal seharusnya ditempatkan sebagai penghubung serta pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui penerapan blue economy (ekonomi biru) yang mengedepankan kelestarian ekosistem.
Prof. Chaterina mendorong NTT agar dapat dijadikan laboratorium nasional bagi pengembangan ekonomi biru dan inovasi ekologi kepulauan. Pembangunan di sektor kelautan, perikanan, hingga pertanian di NTT tidak bisa secara mentah mengadopsi teknologi luar, melainkan membutuhkan riset dan adaptasi teknologi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah lokal.
“Laut itu harusnya menjadi penghubung. Kita tidak bisa mengambil teknologi langsung saja, teknologi harus diadaptasikan dengan karakteristik daerah,” tegas Guru Besar Sumber Daya Pengelolaan Pesisir dan Laut Undana, Prof. Chaterina Agusta Paulus.
Memutus Keseragaman Kebijakan Pusat Melalui Pendekatan Afirmatif Berbasis Kepulauan
Kajian kritis dua Guru Besar Undana terhadap pidato Presiden Prabowo ini membawa dampak pembentukan arah kebijakan daerah yang sangat mendasar bagi masa depan Nusa Tenggara Timur. Selama ini, formulasi kebijakan nasional dari pusat sering kali bersifat seragam dengan bias daratan (land-based approach), yang memaksakan standar pembangunan Pulau Jawa ke daerah kepulauan. Akibatnya, potensi kelautan NTT terabaikan, rantai pasok pertanian terputus di bahan mentah, dan teknologi yang ditransfer sering kali gagal beradaptasi dengan iklim lokal.
Pola pembangunan seragam yang tidak memperhitungkan karakteristik geografis tersebut terbukti melanggengkan ketimpangan ekonomi dan membiarkan potensi maritim daerah terisolasi. Melalui penegasan reposisi laut sebagai penghubung serta desakan hilirisasi berbasis riset lokal ini, keterbatasan pendekatan pembangunan konvensional tersebut resmi dikoreksi.
Dampak jangka panjangnya, Provinsi NTT memiliki pijakan akademis yang kuat untuk menuntut kebijakan afirmatif pusat yang berbasis pada inovasi ekonomi biru dan adaptasi teknologi lokal. Riset terapan dari Undana memegang peran kunci untuk menjembatani kebutuhan petani dan nelayan dengan pasar nasional. Reorientasi ini mempertegas posisi Undana sebagai poros riset kepulauan yang siap mengubah tantangan geografis NTT menjadi kekuatan ekonomi baru yang berdaya saing dan berkelanjutan. (Alk/RLS/UNDANA/BOY)
