Kupang (MEDIATOR)—Berbagai koreksi terus mengemuka pasca terjadinya tragedi pilu seorang murid SD di Kabupaten Ngada, ditemukan gantung diri. Sejumlah pihak menarik kesimpulan dari serpihan data yang minim, lalu menjustifikasi serta menyalahkan pihak tertentu. Justru dalam kondisi seperti ini, tak perlu mencari siapa salah dan siapa paling benar.
Seperti ditegaskan Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi NTT, Fernando Jose Ozorio Soares, inilah momentum tepat bagi seluruh anak bangsa untuk berefleksi. Saling menyalahkan justru menguras energi dan memperlambat langkah konsolidasi.
Tak hanya itu, Fernando yang juga sekretaris DPD Gerindra NTT ini pun menyentil penyaluran dana BOS dimana setiap siswa pun harus tersentuh program ini.
Di kesempatan terpisah, Mantan Kadis P dan K Provinsi NTT yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Ngada, Linus Lusi, menegaskan bahwa perlu dilakukannya investigasi secara manajerial untuk menemukan fatalnya dimana dan siapa bertanggungjawab serta apa yang harus dilakukan agar tragedi ini tak lagi terjadi.
“Saya prihatin situasi yang dialami oleh siswa tersebut di tengah berbagai kucuran dana pendidikan ke sekolah seperti Dana BOS dan Dana PIP. Kondisi ini menandakan Dinas Teknis tidak mampu memandu para kepala sekolahnya untuk memiliki kepekaan sosial dan gagal memahami psikologis siswa dalam interaksi siswa dalam KBM serta relasi sosial atau kompetensi sosial,”tegasnya kepada Mediator Kupang, Kamis (5/2/2026) siang di Kupang.
Atas kasus itu, dia memberi saran konkrit “Karena itu perlu investigasi secara manajerial dan leadership terhadap kepala sekolah, wali kelas, pegawas binaan, Kadis P dan K terhadap peristiwa yang dialami,”ujarnya.
Bupati Ngadaa menurutnya perlu segera mengambil keputasan strategis terhadap pengelola pendidikan sebagai model pertanggungjswaban sosial terhadap publik.
“Dapur MBG telah hadir di Ngada, kenapa hal tersebut terjadi. Manajemen sekolah dan Dinas Pendidikan perlu dibenahi secara total sehingga tak buat gaduh secara sosial,”tegas guru SD yang pernah dipercaya sebagai Penjabat Walikota Kupang ini.
Karena itu dia menilai, Sekolah Rakyat adalah solusi untuk mengurai benang kusut masalah sosial yang berdampak pada pendidikan anak di daerah-daerah tertentu, Ngada salah satunya.
“Sekolah rakyat yang gratis, diharapkan meredam kasus-kasus seperti ini. Apalagi sekarang ada program MBG, seragam gratis dan buku yang gratis pula. Kok masih ada kecelakaan sosial yang dialami rakyat Ngada. Karena itu kedepan, sekolah rakyat ini penting agar siswa tidak mampu wajib masuk kesana sehingga membuktikan bahwa Negara hadir dan peduli,”ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan juga Plt Kadispora NTT ini. (BOY)
