PGI Soroti Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Kepala Daerah di Kabupaten Kupang: Proses Hukum Secara Independen

Polkam906 Dilihat

JAKARTA–Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) menerbitkan pernyataan sikap bertajuk “Jangan Bungkam Korban, Tegakkan Keadilan” pada 17 November 2026 sebagai respons atas maraknya kekerasan seksual dan penyalahgunaan relasi kuasa, termasuk dugaan kasus yang melibatkan pejabat publik di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

 

Media ini mendapatkan salinan pernyataan sikap tersebut, demikian bunyinya:

 

Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya tindak kekerasan seksual di berbagai ruang kehidupan masyarakat, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, institusi keagamaan, maupun ruang publik. Kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merendahkan martabat manusia, merampas hak korban, dan mencederai rasa keadilan.

 

Berbagai kasus yang mencuat, termasuk dugaan tindak kekerasan seksual yang melibatkan seorang pejabat publik di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) memperlihatkan bahwa penyalahgunaan relasi kuasa dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan tidak boleh ditoleransi dalam keadaan apa pun.

 

PGI menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, martabat, integritas tubuh, serta hak setiap orang untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan harus dihormati dan dilindungi. Dalam pelayanan-Nya, Yesus menyatakan:

 

“Roh Tuhan ada pada-Ku, karena Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikann kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan.”(Lukas 4:18–19).

Baca Juga  Viktor Laiskodat: Esthon Foenay adalah Penasehat Pribadi Saya

 

Pernyataan Yesus ini menegaskan bahwa pembebasan mereka yang tertindas merupakan bagian dari misi-Nya. Gereja dipanggil untuk mewujudkan misi tersebut dengan berpihak kepada mereka yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan, melawan penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa korban didengar, dihormati, dilindungi, dan memperoleh pemulihan.

 

Kekerasan seksual kerap terjadi dalam relasi kuasa yang timpang, ketika jabatan, otoritas, pengaruh, atau ketergantungan digunakan untuk mengendalikan, mengeksploitasi, mengintimidasi, dan membungkam korban. Budaya patriarki serta sikap institusi yang lebih mengutamakan nama baik dan kepentingan pihak berkuasa daripada keselamatan korban turut melanggengkan ketidakadilan. Karena itu, penanganan kekerasan seksual tidak cukup hanya menuntut pertanggungjawaban individu, tetapi juga harus disertai upaya membenahi struktur dan budaya yang memungkinkan kekerasan terus terjadi.

 

PGI menolak segala bentuk impunitas. Jabatan, kekayaan, pengaruh politik, maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus berlangsung secara independen, transparan, dan akuntabel, tanpa intervensi maupun konflik kepentingan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menjamin perlindungan korban dan saksi.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, PGI:

  1. Mendesak aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) untuk menangani dugaan tindak kekerasan seksual ini secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel, serta menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sesuai dengan fakta dan unsur tindak pidana yang ditemukan. Penerapan UU TPKS harus tercermin dalam seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Penanganan perkara harus dilakukan oleh aparat yang memiliki kompetensi dan perspektif hak asasi manusia serta berorientasi pada perlindungan korban. Pemeriksaan harus bebas dari intimidasi, stigma, praktik menyalahkan korban (victim blaming), dan pertanyaan yang merendahkan martabat atau menimbulkan trauma. Proses hukum juga harus menjamin kerahasiaan identitas, keamanan, serta hak-hak korban dan saksi, tanpa intervensi maupun konflik kepentingan. APH juga harus memastikan bahwa perkara TPKS tidak diselesaikan di luar proses peradilan melalui tekanan, perdamaian informal, atau kesepakatan yang mengabaikan hak korban, sesuai ketentuan Pasal 23 UU TPKS.
Baca Juga  Ngantuk Terkulai

 

  1. Mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan pelaksanaan UU TPKS dan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak secara sungguh-sungguh, khususnya dalam penyediaan layanan terpadu bagi korban. Hal ini mencakup jaminan akses terhadap perlindungan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikologis dan sosial, serta pemulihan yang berkelanjutan. Seluruh layanan harus aman, mudah diakses, dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan khusus anak, penyandang disabilitas, serta mereka yang menghadapi hambatan akibat ketergantungan ekonomi maupun sosial.

 

  1. Menegaskan keberpihakan kepada korban dengan menghormati suara, pilihan, dan otonomi mereka. Korban berhak didengar, kesaksiannya dihormati, serta hak dan martabatnya dilindungi. Segala bentuk intimidasi, stigma, perundungan, tekanan untuk mencabut laporan, maupun praktik menyalahkan korban (victim blaming) harus dihentikan. Pengampunan dan rekonsiliasi tidak boleh dipaksakan atau dijadikan alasan untuk membungkam korban dan menghindarkan siapa pun dari pertanggungjawaban.
Baca Juga  Usung Perubahan di Rote Ndao, Masyarakat Rindu Paul Henukh Jadi Bupati

 

  1. Mengajak seluruh gereja di Indonesia untuk menjadi ruang yang aman bagi setiap orang, khususnya mereka yang mengalami kekerasan. Komitmen ini harus diwujudkan melalui kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mekanisme pengaduan yang aman dan independen, perlindungan terhadap korban dan pelapor, serta pertanggungjawaban yang berlaku bagi siapa pun tanpa pengecualian karena jabatan atau status pelayanan. Gereja juga perlu secara kritis mengoreksi budaya patriarki dan ketimpangan relasi kuasa yang dapat melanggengkan kekerasan di lingkungan gereja maupun masyarakat.

 

 

PGI mengajak seluruh masyarakat untuk menolak budaya diam dan tidak membiarkan kekuasaan digunakan untuk melanggengkan kekerasan. Keberanian korban untuk bersuara harus disambut dengan perlindungan, empati, dan dukungan, bukan intimidasi, stigma, atau penghakiman. Masyarakat juga diharapkan turut mengawal proses hukum secara kritis danbertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak semua pihak dan asas praduga tak bersalah.

Gereja tidak boleh lebih mengutamakan nama baik institusi dan kepentingan mereka yang berkuasa daripada keselamatan, martabat, dan keadilan bagi korban. Kesaksian gereja harus diwujudkan melalui keberanian membela korban, mengoreksi ketidakadilan, melawan penyalahgunaan kekuasaan, dan memperjuangkan pembebasan bagi mereka yang tertindas.

 

Jakarta, 17 November 2026

BIRO PEREMPUAN

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA

 

Demikian pernyataan sikap dari PGI. (TIM)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan