Kupang (MEDIATOR)--Upaya untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi NTT, disambut baik kalangan pengusaha. Ini nampak tidak saja dengan hadirnya KADIN NTT di lokasi Rapat Koordinasi penilaian HAM bagi Pelaku Usaha dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi NTT, yang digelar Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi NTT. Owner Subasuka Group, J Don Putra Gotama pun mensupport dan bahkan memastikan Kanwil Kementerian HAM NTT tidak berjalan sendiri.
“Kita dari Subasuka siap mendukung hal baik ini. Setidaknya kita bisa berdampak pada orang lain, termasuk pada penegakan HAM,”ujarnya ketika dikonfirmasi media ini.
Untuk diketahui, Subasuka Go adalah sebuah group besar yang usahanya meliputi Restaurant, Waterpark, Gallery Fashion dan jenis usaha lainnya. Mereka mempekerjakan ratusan karyawan baik itu laki-laki maupun perempuan.
“Saya ingin agar semua terlaksana baik. Kami siap menerima teman-teman dari Kanwil Kementerian HAM untuk kita duduk bersama mencari format terbaik,”ujarnya.
Direktur eksekutif KADIN NTT, Mercy Siubelan hadir dalam sesi pembukaan, diskusi hingga akhir.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat, pekerja, maupun komunitas lokal,”demikian Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi NTT, Oce Yuliana N. Boymau dalam sambutan pembuka.
Rapat ini berlangsung Jumat (22/8/2025) di Ruang Kelimutu, Neo Aston Hotel Kupang.
Hadir saat itu para pelaku bisnis besar diantaranya Subasuka Go, dan pengusaha lainnya. Sementara pejabat dari instansi terkait seperti Pemprov NTT, Pemkot Kupang serta sejumlah petinggi Bank NTT pun terlibat dalam diskusi. (BOY)
Rakor ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip panduan PBB tentang Bisnis dan HAM serta mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (RAN BHAM) di tingkat daerah, melaksanakan Stranas Bisnis dan HAM.
Kehadiran pelaku usaha dalam forum tersebut menunjukkan bahwa dunis bisnis semakin terbuka terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan. (BOY)
