Jakarta (MEDIATOR)–Dalam rapat Komisi 1 DPR RI dengan Ibu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, pemerintah bersama DPR memiliki kesamaan visi dan komitmen untuk tidak main-main dalam menegakkan aturan.
Tidak ada platform yang boleh beroperasi di Indonesia tanpa tunduk pada hukum, nilai, dan tanggung jawab melindungi data rakyat. Kasus aplikasi Grok yang masih diblokir adalah bukti. Ini bukan gertak sambal. Ini sikap negara.
“Fraksi NasDem juga mengedepankan pemerataan akses digital. Jangan sampai ada anak di Sabang, di Merauke, di pulau-pulau terluar kita, tertinggal hanya karena mereka tidak terhubung. Pembangunan digital harus menyentuh seluruh Indonesia, bukan hanya berputar di Pulau Jawa,”demikian Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam pernyataannya yang direlease akun medsosnya, malam ini. Untuk diketahui, rapat itu berlangsung di Senayan, dan dihadiri Menteri Komdigi, Meutia Hafid serta sejumlah anggota DPR RI. (Tim)
