SALATIGA– Kian menarik dinamika politik dan hukum terkait kasus yang melibatkan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Prof. Dr. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. (AFHEA), dalam sebuah wawancara dengan media ini, Selasa (10/11/2026) malam melalui layanan WA, menyebut pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki kesempatan melakukan upaya hukum maupun jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya itu sangatlah prematur.
“Kita tau hari ini (Selasa, 10 November 2026) wakil prresiden menemui presiden dan presiden menyarankan untuk berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali). Itu artinya Dikdasmen sudah pasti akan mengajukan PK segera setelah putusa MA itu diberitahukan secara resmi oleh PTUN kepada pihak Dikdasmen. Jadi soal upaya hukum, yang punya hak itu bukan Gibran melainkan Dikdasmen,”ujar guru besar Fakultas Hukum UKSW yang berkali-kali memenangkan kliennya di MK dalam sengketa politik Pilkada itu.
Pernyataan Yusril menurut Prof. Yafet, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sangat ptematur dan ejakulatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Mungkin Yusril lupa bahwa ada perkara saat ini yang diajukan oleh Deny Indrayana, Desri Sihombing dan teman-teman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dimana Denny dan teman-temannya mencabut perkara itu di PTUN namun majelis hakim menolaknya. Jangan lupa Yusril bahwa pihak Gibran itu sudah masuk ecara resmi dan diterima sebagai tergugat intervensi. Karena punya kepentingan langsung,”demikian Prof Yafet, yang besar di Betun, Kabupaten Malaka ini.
Dengan demikian mala peluang untuk membuktikan ijazah itu di depan pengadilan sangat terbuka yang dapat dilakukan oleh pihak Gibran dan bisa saja dilakukan oleh wakil presiden di hadapan persidangan di PTUN.
“Kita lihat saja. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa pihak Gibran masih memiliki peluang untuk membuktikan ijazahnya dan dokumen-dokumen sekolah yang lain di hadapan PTUN Jakarta,”tegas Prof Yafet.
Tak hanya proses hukum yang sedang terjadi di lembaga-lembaga yudikatif. Prof Yafet juga ikut menyoroti dengan pertemuan Wapres dan Presiden selama sekitar 2,5 jam sebagaimana yang direleasemoleh Menssesneg, dan asa statemen Gibran bahwa Presiden Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri. Baginya itu sebuah pesan simbolik yang kuat di tengah berkembangnya wacana pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden.
“Pertemuan Presiden dan Wakil Presiden selama kurang lebih 2,5 jam itu mengirimkan pesan simbolik yang sangat kuat. Ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Presiden tidak ingin membiarkan Wakil Presidennya menghadapi sendiri proses pemakzulan,”ujarnya.
Ia menilai, sikap Presiden tersebut berpotensi memengaruhi kalkulasi politik para ketua umum partai politik, terutama partai-partai yang sebelumnya menunjukkan kecenderungan mendukung atau mendorong proses pemakzulan.
“Pesan simbolik dari Presiden ini tentu menjadi pertimbangan politik tersendiri bagi para ketua umum partai. Mereka bisa saja berpikir ulang, bahkan melakukan reposisi terhadap sikap politik yang sebelumnya ditunjukkan,” ucapnya.
Prof. Yafet juga menyoroti arahan Presiden agar Wakil Presiden menghadapi dan berkoordinasi dalam menempuh jalur hukum, khususnya terkait proses yang sedang berjalan di PTUN Jakarta.
Menurutnya, persoalan yang menyeret Wakil Presiden harus dihadapi melalui mekanisme hukum, bukan semata-mata melalui tekanan dan manuver politik.
“Persoalan ini harus dihadapi melalui jalur hukum. Arahan Presiden untuk menghadapi dan berkoordinasi dalam proses hukum di PTUN menunjukkan bahwa ruang penyelesaian melalui mekanisme hukum masih harus ditempuh,” jelasnya.
Prof. Yafet juga mengingatkan DPR agar berhati-hati dan tidak terburu-buru mengambil langkah politik terkait wacana pemakzulan Gibran. Ia menilai, proses hukum yang masih berjalan, baik gugatan di PTUN Jakarta maupun kemungkinan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), harus menjadi perhatian sebelum DPR mengambil keputusan atau langkah politik lebih lanjut. (RLS/NET/BOY)
