KUPANG – Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) diminta memberikan kontribusi nyata berupa rekomendasi kebijakan strategis guna membenahi karut-marut sistem logistik pangan nasional. Langkah konkret ini mendesak dilakukan demi menciptakan efisiensi distribusi, konektivitas multimoda, serta ketahanan pasokan komoditas daging sapi asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) daring yang digelar pada Senin (15/6/2026). Diskusi bertajuk “Penguatan Sistem Logistik Terintegrasi Komoditas Daging Sapi di Nusa Tenggara Timur melalui Efisiensi Distribusi, Konektivitas Multimoda, dan Ketahanan Pasok Nasional” ini merupakan inisiatif bersama antara Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan dan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM). Forum ini turut menghadirkan lintas kementerian, dinas terkait, BUMN logistik, serta asosiasi pengusaha. Hadir mewakili Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Undana dalam forum ini, Heppy Y. Haning, S.Si sebagai Subkoordinator Kerja Sama.
Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Baketrans Kemenhub, Wicaksono Indarto, S.T., M.T., menjelaskan bahwa NTT merupakan salah satu dari tujuh sentra sapi potong nasional. Sayangnya, wilayah kepulauan ini masih terjebak dalam rantai distribusi yang panjang dan biaya logistik yang sangat tinggi.
Ketua Tim Kajian UGM, Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.T.P., M.Eng., menambahkan bahwa potret rantai pasok yang dikaji meliputi titik simpul transportasi, jaringan distribusi antar-pulau, penanganan komoditas, hingga kapasitas konektivitas ke wilayah luar NTT.
Kepala Bidang pada Dinas Peternakan Provinsi NTT, Edie, memaparkan data bahwa 70 persen populasi sapi NTT berada di Pulau Timor, sementara sisanya tersebar di Sumba dan Flores. Dari total populasi tersebut, sebanyak 90 persen masih dikelola dengan sistem peternakan rakyat yang dilepas di padang penggembalaan.
Pada tahun 2026, berdasarkan SK Gubernur NTT No. 56 Tahun 2026, kuota alokasi pengeluaran ternak sapi potong asal NTT ditetapkan sebesar 51.784 ekor. Guna menjaga kualitas genetik lokal, ternak jantan siap potong wajib memiliki bobot minimal 275 kilogram.
Namun, Edie menyoroti beratnya kendala logistik kepulauan. Distribusi sapi ke daerah luar NTT, seperti Kalimantan dan Jakarta, idealnya menggunakan 5 armada kapal ternak (Camara Nusantara) melalui Pelabuhan Tenau dan Wini karena mampu menekan susut bobot di bawah 8 persen.
“Namun, saat permintaan melonjak menjelang Idul Adha, keterbatasan kapal ternak membuat pengiriman terpaksa menggunakan kapal kargo umum. Risikonya sangat tinggi, penyusutan bobot bisa di atas 15 persen bahkan ada risiko kematian hewan akibat cuaca buruk dan minimnya fasilitas bongkar muat khusus,” urai Edie. Tantangan ini diperparah oleh minimnya infrastruktur rantai dingin (cold chain); dari seluruh daerah di NTT, baru ada tiga Rumah Potong Hewan (RPH) yang mengantongi sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Birokrasi Panjang yang Menekan Peternak Hulu
Keluhan senada disuarakan oleh perwakilan DPD Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Daging Sapi Indonesia (PEPPSI) NTT, Meidel Amtiran. Ia mengungkapkan bahwa pengusaha lokal dihadapkan pada hambatan klasik berupa rantai birokrasi pengurusan izin yang panjang dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga karantina. Selain itu, pembagian kuota daerah yang tidak transparan dalam dua tahun terakhir kerap memicu konflik hukum.
Meidel membeberkan bahwa tingginya biaya retribusi pasar, biaya pakan di penampungan, hingga biaya karantina selama 7 hari membuat biaya operasional membengkak. Pemicu kerugian terbesar bagi pengusaha adalah penyusutan bobot sapi selama perjalanan laut menggunakan kapal kargo.
“Jika sapi menyusut 10-15 persen, kami rugi besar. Pada akhirnya, pihak yang sering dikorbankan atau ditekan harganya adalah peternak rakyat di tingkat hulu,” keluh Meidel.
Inovasi Pakan Putak Undana Jadi Solusi
Tingginya ketergantungan nasional pada pasokan sapi NTT di satu sisi, dan karut-marutnya sistem logistik di sisi lain, menuntut adanya intervensi ilmiah yang solutif. Rekomendasi strategis dari akademisi Undana kini tidak lagi sekadar menjadi dokumen ilmiah di perpustakaan, melainkan menjadi kunci mitigasi kerugian ekonomi peternak di hilir maupun hulu.
Sebagai langkah konkret jangka pendek, diskusi tersebut merekomendasikan pembukaan akses modal usaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat posisi tawar peternak. Di samping itu, optimalisasi pakan konsentrat berbasis putak (batang pohon gewang)—hasil inovasi dan riset akademisi Undana—didorong untuk diterapkan secara masif. Inovasi pakan lokal ini terbukti efektif mendongkrak dan menjaga stabilitas bobot sapi secara cepat, sehingga mampu memitigasi risiko penyusutan timbangan akibat buruknya sistem transportasi laut interinsuler di Indonesia. (Ref/RLS/UNDANA/BOY)
