KUPANG – Universitas Nusa Cendana (Undana) bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Entry Meeting Evaluasi Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Tinggi Triwulan IV Tahun 2026, Kamis (5/11/2026), di Ruang 207 Gedung Rektorat Undana.
Auditor Ahli Madya BPKP Perwakilan Provinsi NTT, Purwani, menjelaskan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk menilai tata kelola Undana setelah bertransformasi dari Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU), mengingat Undana merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri berstatus BLU di NTT.
“Fokus evaluasi kami di tahun 2026 ini menitikberatkan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tinggi, khususnya aspek-aspek yang dialami langsung oleh mahasiswa. Kami ingin melihat sejauh mana transparansi penetapan UKT, mekanisme pengajuan banding, penyaluran KIP Kuliah, hingga efektivitas penjaminan mutu dapat berjalan fleksibel dan akuntabel setelah Undana berstatus BLU,” jelas Purwani.
Secara keseluruhan, evaluasi mencakup tiga aspek, yakni aksesibilitas, tata kelola, dan kualitas pendidikan. Penilaian aksesibilitas meliputi pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta ketepatan penyaluran bantuan seperti KIP Kuliah, bantuan UKT, dan program ADik.
Pada aspek tata kelola, BPKP juga akan menelaah pengelolaan keuangan dan operasional sebelum dan sesudah perubahan status kelembagaan. Sementara itu, aspek kualitas mencakup akreditasi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), belanja mutu, dosen, sarana dan prasarana, keterserapan lulusan, relevansi pendidikan, serta publikasi jurnal ilmiah.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Undana, Prof. Dr. Paul G. Tamelan, M.Si., menyambut baik pelaksanaan evaluasi tersebut. Prof. Paul memandang pendampingan BPKP sebagai kesempatan bagi universitas untuk memperoleh masukan dan memperkuat pelaksanaan tata kelola.
“Pendampingan seperti ini sangat membantu kami memastikan kepatuhan, perbaikan data mahasiswa, hingga peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada kepuasan civitas akademika,” ujar Prof. Paul.
Sementara itu, pelaksanaan evaluasi ini berjalan secara intensif sepanjang bulan November 2026. Rangkaian kegiatan meliputi pengumpulan dokumen serta review data kebijakan dan keuangan pada pertengahan November, dilanjutkan dengan verifikasi lapangan.
Untuk memperoleh keakuratan data, tim auditor BPKP juga mengagendakan sesi wawancara mendalam yang melibatkan jajaran dosen, pejabat penanggung jawab pengelolaan kegiatan, serta sampel mahasiswa dari berbagai latar belakang.
Seluruh rangkaian evaluasi ini dijadwalkan tuntas melalui analisis keseluruhan dan pembahasan resmi bersama pimpinan universitas pada akhir 24-25 November 2026 mendatang. Ke depan, hasil evaluasi ini diharapkan dapat membantu Undana mengidentifikasi aspek yang masih perlu dibenahi serta menjadi dasar dalam merumuskan perbaikan kebijakan, pengelolaan data, dan tata kelola pendidikan tinggi. (Audc/RLS/UNDANA/BOY)
