Kupang (MEDIATOR)–“Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT) yang cukup kaya akan potensi sumber daya alam dan sedang berkembang dalam sektor pariwisata, pertanian dan industri kreatif, maka penting bagi kita untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat, pekerja, maupun komunitas lokal,”demikian Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi NTT, Oce Yuliana N. Boymau. Penegasan ini disampaikannya dalam sambutan saat membuka Rapat Koordinasi penilaian HAM bagi Pelaku Usaha dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi NTT, Jumat (22/8/2025) di Ruang Kelimutu, Neo Aston Hotel Kupang.
Hadir saat itu pihak KADIN NTT yang diwakili direktur eksekutif, Mercy Siubelan, serta para pelaku bisnis besar diantaranya Subasuka Go, dan pengusaha lainnya. Hadir juga pejabat dari instansi terkait seperti Pemprov NTT serta Pemkot Kupang serta sejumlah petinggi Bank NTT.
Foto: dok
Hadir sebagai pembicara dalam forum yang digelar secara on site dan online, yakni Zainal Abidin, SG, MLaw & Dev (konsultan BHR/Advokat/pengajar STHI Jentera),
Siti Fajar, S.S., M.Si (Direktur Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas dan pelaku usaha Kementerian HAM) serta Lukita Setiyarso (Partnership officer/child rights and business specialist UNICEF).
Rakor ini, demikian ditegaskan Oce Boymau, merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip panduan PBB tentang Bisnis dan HAM serta mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (RAN BHAM) di tingkat daerah, melaksanakan Stranas Bisnis dan HAM.
Dia juga berterimakasih untuk semua yang menaruh peduli terhadap penegakan HAM dalam dunia usaha serta narasumber profesional yang akan membedah materi dari keahlian mereka.
Kehadiran para narasumber menurutnya memberikan wawasan strategis dan teknis mulai dari perspektif global bisnis dan HAM, kebijakan nasional, hasil evaluasi BHAM NTT dari Kemenham yang belum setahun usianya. Pihaknya juga mengapresiasi keterlibatan UNICEF yang selama ini konsisten mendorong perlindungan hak anak dalam berbagai bidang serta kontribusi dari para konsultan yang telah mendampingi proses penilaian dan pelaporan HAM di sektor swasta.
Bahkan kehadiran pelaku usaha dalam forum tersebut menunjukkan bahwa dunis bisnis semakin terbuka terhadap prinsip transparansj, akuntabilitas dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk terus memfasilitasi pendampingan serta penguatan kapasitas bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil adalah kunci untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia,”pungkas Oce yang juga merupakan Kabid Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil KEMENHAM NTT ini.
Siti Fajar dalam materinya menegaskan, kedepan Pemprov NTT yang akan menjadi garda terdepan Kementerian HAM untuk pelaporan Bisnis dan HAM. (Tim/boy)
