MEDIATORSTAR.COM, Kupang
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, memberi pernyataan tegas mengenai pemenuhan modal inti BPD sesuai POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum. Dalam regulasi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bahwa bank umum harus memiliki modal inti minimum sebesar Rp 3 Triliun pada 31 Desember 2024 mendatang.
Terkait hal ini, Gubernur VBL menegaskan, agar tidak usah diragukan lagi. Dalam kapsitasnya sebagai pemegang saham pengendali (PSP) bank yang memiliki slogan ‘Melayani Lebih Sungguh’ itu, Bank NTT bagi Viktor, sudah pada posisi aman.
“Terkait modal inti minimum Rp 3 T, yang mana Bank NTT masih tersisa 1 T, tidak usah dipikirkan. NTT pasti aman,”ujar Viktor tegas, dalam forum pemenuhan modal inti BPD sesuai POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Bank Umum dan pengukuhan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah kab/kota se-NTT serta penandatanganan kesepakatan bersama ekosistem pembiayaan sektor pertankan. Kegiatan ini berlangsung Jumat (19/11/2021) siang di aula rumah jabatan Gubernur NTT.
Hadir saat itu dari OJK pusat yakni, Roberto Akyuwen STP selaku Analis Eksekutif Senior Pengawasan Perbankan, Winter Marbun selaku Analis Eksekutif Pengawasan Perbankan, serta Subekti Heriyanto selaku Direktur Operasional Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA). Tidak hanya itu, melainkan hadir pula Drs. Budi Santosa, M.Si selaku Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri. Duduk di meja pimpinan, Gubernur VBL didampingi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, dan Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho.
Dalam sambutannya, Gubernur Viktor menambahkan bahwa bukannya Pemprov NTT dan Pemkab/Kota di NTT meremehkan penyertaan modal tersebut, serta menganggap persoalan ini tidak serius. Karena bagi mereka, potensi ini sudah dipetakan secara baik dan tinggal dieksekusi saja dalam tahun berjalan.
“Jadi jangan suruh kami pergi belajar sampai ke Jogja sana. Kami disini banyak orang pintar. Bukan berarti kejar yang Rp 1 T itu tidak serius, bukan begitu. Kami serius. Jadi tidak berarti kami tidak anggap. Karena bagi kami (Penyertaan modal inti, red) sudah beres semua itu,”tegas mantan ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu disambut tepukan tangan seluruh bupati, walikota dan para ketua DPRD se-NTT itu.
Mendapat pernyataan mengenai keseriusan pemegang saham Bank NTT terkait modal inti, tim dari OJK dan Kemendagri pun ikut bergembira yang dibuktikan dengan tepukan tangan dan tawa lepas. Masih menurutnya, pihaknya sebagai pemegang saham pengendali, memiliki kepentingan besar apabila modal inti BUMD mencapai Rp 3 Triliun, karena bank ini sudah saatnya melakukan ekspansi usaha.
Sementara Direktur Operasional ASBANDA, Sukbeti Heriyanto saat itu dalam sambutannya mengharapkan agar adanya dukungan dari pemegang saham mengenai pemenuhan modal inti pada Bank NTT hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp 3 T. “Namun kami percaya bahwa pemegang saham pun memiliki semangat yang kuat untuk mendukung dan mendorong terealisirnya modal inti di akhir 2024 nanti.
Sementara Roberto Akyuwen STP selaku Analis Eksekutif Senior Pengawasan Perbankan OJK Pusat saat itu menegaskan, tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh perbankan termasuk BPD adalah transformasi digital. “Ini merupakan sebuah keniscayaan, dimana beberapa tahun terakhir tuntutan transformasi digital semakin kencang. Seiring dengan kebutuhan akan layanan jasa keuangan yang cepat, tuntas, efisien dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja,”tegasnya.
Karena itu, perubahan pola layanan dari konvensional menjadi digital, harus segera dilakukan oleh lembaga jasa keuangan untuk mengimbangi perkembangan zaman yang serba digital.
Salah satu yang haus diperhatikan adalah peningkatan layanan perbankan yang prudent, karena itu manajemen harus terus berinovasi. Dan OJK ousat bersama Kemendagri serta ASBANDA telah membentuk tim untuk melakukan roadshow termasuk ke BPD NTT dalam rangka bertukar pikiran untuk mencari solusi agar BPD NTT dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menjadi bank yang unggul di kawasannya dan juga di tingkat nasional. (MSC01)
