MEDIATORSTAR.COM, Kupang
ADA yang menarik dalam Acara Pertemuan Triwulan III Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertempat di Aula Nembrala Lt.3 Gedung Bank Indonesia pada Rabu malam (22/9). Dalam momentum itu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta perbankan maupun lembaga jasa keuangan nonbank untuk memberikan kontribusi nyata pembiayaan pada proyek pertanian seperti pengadaan alat untuk mendukung produktivitas hasil pertanian serta tercapainya tranformasi digital pada sektor tersebut.
Permintaan ini datang dari orang nomor satu di NTT itu, pasalnya, dengan kerendahan hati VBL mengakui, jika dari sisi lain, Pemprov sudah siap. Yang menjadi kendala terbesar untuk menggenjot potensi di sektor pertanian hanyalah kekurangan alat berat untuk menyiapkan lahan maupun sarana pendukung seperti irigasi.
Hadir dalam acara yang sangat protect terhadap protokol kesehatan itu, tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT, Robert Sianipar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, Direktur Utama Bank NTT, yang juga sebagai Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, Para Pimpinan Lembaga Perbankan serta Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Sebelum acara dimulai, seluruh undangan yang jumlahnya tak sampai 150 orang itu, wajib menjalani rapid antigen. Seorang petugas keamanan berjaga di pintu masuk, dan hasil rapit test antigen dengan hasil negatif adalah pasport jika mau bergabung.
Wartawan media ini pun diwajibkan mengikuti mekanisme tersebut. Setelah mendapatkan hasil negatif barulah diijinkan masuk. Acara ini didahului dengan sajian makan malam.
Dalam arahannya, Gubernur Viktor mengatakan bahwa pembiayaan dari perbankan selama ini menjadi kendala dalam mendukung majunya sektor pertanian di Provinsi NTT.karenanya ia meminta dukungan perbankan maupun lembaga jasa keuangan nonbank terhadap pembiayaan pada sektor pertanian, dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko. Alasannya karena kondisi lahan NTT yang sangat membutuhkan alat berat dalam proses penggarapan. Hal ini berbeda dengan provinsi atau daerah lain diluar NTT yang hanya membutuhkan traktor dalam pengolahan lahan.
Foto: Dok Pemprov NTT
“Yang kita butuhkan sekarang ini adalah Investasi dalam dunia pertanian, dalam kondisi ini pertanian di NTT sangat membutuhkan alat berat. Karena ini menjadi masalah serius jika tidak segera ditangani oleh kita semua. Tapi jika kita intervensi dengan alat berat, otomatis lahan-lahan di NTT yang sebelumnya susah digarap, akan jadi berguna untuk kita olah secara maksimal,”tegas Gubernur Viktor.
“Bayangkan saja, dengan banyak bendungan yang sudah diberikan Bapak Jokowi untuk NTT, cadangan air yang semula menjadi masalah utama kita, tapi perlahan sudah mulai teratasi, namun jika tidak kita dukung dengan kondisi lahan yang tidak bisa kita olah, sama saja percuma,”tambahnya.
Gubernur VBL menambahkan, bahwa kebutuhan alat-alat berat tersebut tidak hanya berhenti pada pengolahan lahan tetapi juga penanaman hingga masa panen. Terlebih, jika potensi lahan di NTT mencapai lebih dari 5.000 hektar tentu tidak akan dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional.
Bank Indonesia maupun OJK pun diharapkan mendorong perbankan maupun lembaga jasa keuangan nonbank untuk mendukung pembiayaan alat-alat berat di NTT sehingga mampu menyelesaikan lahan yang belum banyak dikerjakan.
“Kita semua yang hadir disini, baik BI dan OJK, saya harapkan mendorong teman-teman industri keuangan baik bank maupun nonbank untuk mendukung kebutuhan alat-alat berat ini, sehingga kita mampu menyelesaikan yang begitu banyak belum dikerjakan selama ini,”kata Gubernur Laiskodat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank NTT Provinsi NTT, I Nyoman Ariwan Atmaja saat itu menegaskan, data-data sudah masuk dan pertumbuhan ekonomi di NTT menunjukkan angka-angka yang menggembirakan. Penyumbang terbanyak adalah dari subsektor tanaman pangan dan holtikuktura yakni 44 persen disusul peternakan 23 persen. “Nah kalau kita melihat ke dalam lagi, kalau dari sisi perencanaan dan sebagainya masih ada peluang yang kita dapat. Termasuk bagaimana ketika kita implementasikan pola pertanian 4.0. Kita berharap dengan hadirnya program TJPS yang berubah menjadi TJPT, bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita ke kisaran 7,8 persen. Itu butuh konsep, kolaborasi, baik dari sisi pemerintah, pebisnis, akademisi dan lembaga keuangan. Kalau kita bersama-sama kami yakin akan lebih baik lagi,”tegas Nyoman.
Kepala Otorits Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Robert Sianipar saat itu menjelaskan bahwa komposisi perkreditan kita di NTT masih terkonsentrasi pada konsumtif. OJK mencatat pertumbuhan ekonomi di NTT triwulan II itu 4,22 persen dan penyumbang terbesarnya dari sektor pertanian. Kontribusinya 29 persen sehingga menjadi menarik ketika dalam menyusun rencana bisnis bank nanti, sektor pertanian dijadikan sebagai salah satu peluang yang bisa dimasuki oleh lembaga jasa keuangan. Potensi kredit produktif untuk sektor pertanian harus diperhatikan, dan OJK mendorong hal itu sambil memperhatikan regulasi pendukungnya. OJK mencatat angka pertumbuhan kredit dari sektor pertanian tiga tahun terakhir meningkat. Bahkan cenderung stabil. Total nilai kredit dari sektor pertanian senilai Rp 284,6 miliar.
“Jika pihak perbankan membutuhkan regulasi, tentu kami akan telusuri regulasi-regulasinya sehingga sinergitas kita bisa terjalin baik, dan mendukung suksesnya pola pertanian 4.0 yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTT,”tegas Robert lagi.
Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi NTT, yang juga Dirut Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho, mengatakan semua lembaga perbankan dan lembaga nonbank siap berkolaborasi memberikan kontribusi khususnya untuk program Pemerintah dalam sektor pertanian.
“Tentunya sesuai arahan Bapak Gubernur, dalam waktu singkat kedapan kami akan hadirkan para off taker bersama seluruh lembaga jasa keuangan perbankan dan nonbank untuk langsung fokus terhadap alat berat sesuai porsinya masing-masing. Untuk pertanian kali ini, sarana produksi akan menjadi perhatian kita, baik pada proses pembukaan lahan, tanam dan serta panen. Kami juga akan sinkronkan kembali data-data pertanian, sehingga tidak ada masalah dengan para calon debitur,”jelas Alex.
Sebelumnya, Alex berterimakasih atas respon dari LJK, pihak asuransi maupun Korem 161/Wira Sakti Kupang yang dihadiri Kasrem, Kolonel Jems Ratu Edo, serta Kakanwil BPN Provinsi NTT yang sudah hadir memenuhi undangan malam itu. “Sebenarnya tidak ada masalah lagi Pak Gub (terkait dukungan FKLJK untuk sektor pertanian), karena kita siap hadirkan off taker untuk mekanisasi baik pembukaan lahan maupun sarana produksi hingga panen dan skim kredit yang kita butuhkan, khususnya untuk mekanisasi. Oleh karena itu rekomendasi hari ini kita akan tindaklanjuti minggu depan, rapat koordinasi, kita perluas lagi tidak saja pada lembaga jasa keuangan, melainkan akan melibatkan Kanwil BPN NTT, juga para off taker,”tegas Alex. (MSC01)
