Kupang (MEDIATOR)– Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan intermediasi perbankan sebagai motor penggerak ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini menjadi fokus dalam kegiatan Diseminasi Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan dan Arah Kebijakan Makroprudensial Terkini yang digelar di Ruang Nembrala, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT, Rabu (29/10).
Kegiatan tersebut membahas bauran kebijakan makroprudensial serta implementasi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebagai instrumen untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif. Acara dihadiri oleh perwakilan perbankan, asosiasi, dan pelaku usaha di lingkup Provinsi NTT.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Dhaha Praviandi Kuantan, menjelaskan bahwa KLM merupakan kebijakan yang memberikan fasilitas likuiditas kepada perbankan berdasarkan underlying kredit atau pembiayaan tertentu. Tujuannya untuk menstimulasi peningkatan penyaluran kredit ke sektor prioritas perekonomian nasional.
“Melalui KLM, BI mendorong agar likuiditas yang tersedia di perbankan dapat tersalurkan ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, industri manufaktur, perumahan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pembiayaan UMKM dan kegiatan hijau (green financing),” jelas Dhaha.
Hingga minggu pertama Oktober 2025, total insentif KLM telah mencapai Rp393 triliun, dengan penyaluran terbesar kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp173,6 triliun, diikuti oleh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Rp174,4 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp39,1 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) Rp5,7 triliun.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Rio Khasananda, menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, sistem keuangan di NTT tetap menunjukkan ketahanan yang baik dengan pertumbuhan intermediasi yang positif.
“Pada triwulan III 2025, kondisi perbankan di NTT menunjukkan perbaikan likuiditas, peningkatan profitabilitas, serta efisiensi operasional. Namun tantangan masih ada pada sisi inklusi keuangan dan penyaluran kredit, terutama ke sektor produktif, UMKM, dan perumahan,” ujar Rio.
Menurutnya, peningkatan intermediasi perbankan perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi hulu maupun hilir. Strateginya meliputi penggunaan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat dan pelaku usaha agar lebih siap mengakses pembiayaan formal.
Rio menegaskan pentingnya sinergi antara otoritas, perbankan, dan dunia usaha dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Sinergi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi NTT yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing,” tandasnya.
Kegiatan ini sekaligus mempertegas komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat peran sektor keuangan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan akses pembiayaan produktif dan keberlanjutan ekonomi lokal. (RLS/BI-NTT/BOY)
