KUPANG, MediatorStar.com – Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang saat ini terus berbenah untuk meraih predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk memantau seluruh persiapan, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur (Kakanwil KemenkumHAM NTT), Marciana Djone menyambangi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang, Jumat (25/06/2021) pukul 09.00 Wita.
Informasi dari laman LPKA Kupang yang dikutip media ini menyebutkan bahwa kedatangan orang nomor satu di Kemenkumham NTT ini, diterima langsung Kepala LPKA Kupang, Noveri Budisantoso, para pejabat struktural dan pelaksana.
Sementara, dalam kunjungan ini, Marciana mau melihat secara langsung sejauh mana persiapan LPKA Kupang meraih predikat WBK yang sementar diperjuangkan pada tingkat pusat.
“LPKA Kupang sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang diusulkan untuk meraih predikat tersebut telah perlahan-lahan mulai menata lingkungan dan berkas data dukung untuk meraih predikat WBK,”demikan rilis LPKA Kupang.
Marciana yang kerab disapa Merci ini seperti dikutp LPKA, terus mendorong dan menyemangati petugas LPKA Kupang untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan dan peningkatan pelayanan publik, baik untuk anak didik dan juga masyarakat luar. Upaya ini benar adanya, karena selama ini Merci dikenal sebagai Kakanwil yang tak pernah berlama-lama duduk di belakang meja. Dia selalu turun ke lapangan, memonitor program-program yang sementara berlangsung. Baik itu di kantor wilayah maupun unit pelaksana teknis di bawah koordinasinya.
“Dalam kunjungannya, beliau terus mendorong agar LPKA Kupang terus menerus membenahi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas,”demikian rilis.
Dalam pernyataannya, Merci menegaskan bahwa petugas LPKA Kupang haruslah terus memberikan perhatian kepada pembenahan dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju WBK.
“Pelayanan publik harus terus diberikan. Laksanakan evaluasi untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan pelayanan dan segera laksanakan tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ditemukan,”ujar wanita berdarah Bajawa tersebut. Untuk diketahui bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian khusus dalam usaha mewujudkan zona integritas. Inovasi-inovasi pelayanan harus terus dilaksanakan guna memberikan pelayanan terbaik. (rls-lpka/boy/msc)
