Ruteng (MEDIATOR)– Kepala Kepolisian Resort Manggarai (Kapolres Manggarai) AKBP Edwin Saleh S.I.K. .M.I.K menegaskan, tidak ada tindakan represif terhadap warga di Poco Leok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penegasan ini disampaikan orang nomor satu di jajaran Polres Manggarai, guna mengantisipasi informasi yang simpang siur di masyarakat bahwa Polres melakukan tindakan represif di lapangan.
“Informasi tersebut tak benar adanya. Sampai saat ini tidak ada tindakan represif yang dilakukan Polres. Kedepan mungkin akan ada penegakan hukum karena ada informasi dugaan intimidasi/pengancaman/penganiayaan terhadap warga yang pro dengan pembangunan PLN Panas Bumi,” tegasnya.
Masih menurut Kapolres Edwin bahwa sebagai proyek strategis negara maka tugas polisi adalah untuk mengamankan. Diminta atau tidak diminta pihaknya dengan tegas untuk wajib diamankan. Proyek tersebut merupakan pengembangan atau perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu unit 5-6 di wilayah Poco Leok Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Yang pertama kita harus tau PLTP yang ada di kecamatan Satar Mese itu merupakan salah satu proyek strategis nasional artinya pemerintah atau negara punya bukan swasta dalam hal ini kepolisian memiliki tugas dan tanggungjawab mengamankan pelaksanaan proyek tersebut,”ungkapnya (22/06/2023).
Sebab tambah Kapolres Edwin, pembangunan dari PLN tersebut merupakan salah satu Proyek strategis nasional milik pemerintah atau Negara, bukan proyek swasta. “Sehingga sekali lagi ini merupakan proyek strategis nasional yang tujuannya untuk kemajuan Flores NTT secara umum khususnya Manggarai,” ujarnya.
Dia juga mengimbau dan mengajak kepada masyarakat untuk wajib mendukung proyek itu. “Karena tidak semudah itu pemerintah menetapkan satu wilayah proyek strategis nasional dan seharusnya kita harus bersyukur pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kabupaten Manggarai,”tutupnya. (Fokus TT/HMS-PLN/KJR)
