Informasi Kebencanaan Tak Dapat Hanya Mengandalkan Internet atau Telepon Pintar

Public Service664 Dilihat

KUPANG– Intan Kusuma Wulandari, S.Hum., M.A., selaku co-drafting dan co-researching, menekankan pentingnya menyesuaikan penyampaian informasi dengan kondisi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi komunikasi.

 

“Informasi kebencanaan tidak dapat hanya mengandalkan internet atau telepon pintar. Pemerintah dan pihak terkait perlu mempertimbangkan masyarakat yang masih menggunakan telepon seluler sederhana atau tidak memiliki akses internet,”tegasnya ketika hadir dalam diskusi Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Kota Kupang, yang berlangsung dalam diskusi Pokja Perubahan Iklim di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang, Kamis (16/10/2026).

 

Saat itu mereka  menyusun strategi komunikasi informasi iklim dan kebencanaan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami. Dan, strategi ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Baca Juga  Wali Kota Resmikan Gedung Baru SD Inpres Naimata, Komit Tingkatkan Mutu Pendidikan

 

Lebih jauh menurut Intan, penyebaran informasi perlu memanfaatkan berbagai saluran, seperti radio, perangkat kelurahan, pengurus RT/RW, komunitas, serta rumah ibadah.

 

Penggunaan bahasa yang mudah dipahami, termasuk bahasa lokal yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, juga menjadi perhatian penting.

 

“Sistem komunikasi perlu memiliki alur pelaporan yang jelas, mulai dari masyarakat di lapangan hingga instansi yang berwenang. Informasi yang diterima harus dihimpun dan diteruskan kepada pihak terkait untuk diverifikasi serta ditindaklanjuti sesuai tingkat ancaman dan dampaknya,”tegasnya sembari menekankan bahwa komunikasi kebencanaan tidak cukup hanya menyampaikan adanya ancaman. Informasi harus disertai arahan perlindungan, langkah mitigasi, serta tindakan yang perlu dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah bencana.

Baca Juga  Kukuhkan Regional Board FGBMFI-LOF NTT, Dalie Sutanto: Saatnya Akselerasi dan Naik Level dalam Pelayanan

 

Sementara Aloysius Disan Vitores Unab, S.Fil., M.Li., yang juga terlibat sebagai co-drafting dan co-researching, menyoroti pentingnya membangun pesan yang jelas tanpa mengubah substansi informasi dari sumber resmi.

 

Menurutnya, karakteristik masyarakat Kota Kupang yang beragam menuntut pendekatan komunikasi yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

 

Informasi dari lembaga teknis perlu dikemas dengan bahasa sederhana agar mudah diterima dan mendorong masyarakat mengambil tindakan yang tepat.

 

Ia turut menekankan perlunya kejelasan kontak pengaduan, alur penyampaian laporan, pembagian tugas, serta dukungan anggaran dan pelatihan.

 

Sedangkan desk iklim dan bencana sekaligus Kepala Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana kota Kupang, Elsje W. A. Sjioen, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa penguatan komunikasi kebencanaan mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPBD, khususnya layanan informasi rawan bencana.

Baca Juga  WASPADA HOAX...Akun Medsos Pakai Nama Walikota Kupang untuk Tipu Warga

 

Ketika terdapat potensi bencana, penyampaian informasi perlu diperkuat dengan peringatan dini berdasarkan informasi dari sumber resmi, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (TIM/MED)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan