SALATIGA–Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kesadaran hukum serta menghadirkan pelayanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui keilmuan dan kapasitas akademik yang dimiliki, perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam menghasilkan lulusan yang memahami hukum secara teoritis, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menjawab berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (11/11/2026), di Fakultas Hukum UKSW, Salatiga. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara UKSW dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan dapat dikembangkan melalui berbagai program nyata dan berkelanjutan.
Dekan Fakultas Hukum UKSW, Profesor Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi kesempatan bagi Fakultas Hukum untuk mengambil bagian dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan, pemberian tinjauan kritis terhadap produk hukum, penelitian, hingga pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kami ingin turut berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah, antara lain melalui penyusunan rekomendasi kebijakan, pemberian tinjauan kritis, penelitian, serta pelayanan hukum kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya perlu memperhatikan aspek fisik, tetapi juga pembangunan kultur, khususnya budaya hukum di tengah masyarakat. Karena itu, keterlibatan Fakultas Hukum UKSW diharapkan dapat mencakup proses pembentukan peraturan (law making), pelaksanaan peraturan (law implementing), hingga pendidikan dan penguatan kesadaran hukum bagi masyarakat.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, S.H., M.H., menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia berharap kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi dapat dilanjutkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung.
“Kami berharap perjanjian kerja sama ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kegiatan nyata yang dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Haerudin juga menyampaikan sosialisasi bertajuk “Gempur Rokok Ilegal”. Dalam pemaparannya, ia mengajak mahasiswa untuk memahami peredaran rokok ilegal dari aspek regulasi, dampaknya terhadap penerimaan negara, serta peran masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasannya.
Haerudin menjelaskan bahwa terdapat empat ciri utama rokok ilegal yang perlu dikenali masyarakat, yaitu rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, serta menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Peredaran produk tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan hukum, tetapi juga dapat merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sesuai dengan aturan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum. Mahasiswa juga dapat mengambil bagian melalui edukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar, penyuluhan serta klinik hukum, hingga kajian akademik mengenai kebijakan cukai. Apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal, mahasiswa dapat berperan sebagai pelapor kepada pihak berwenang tanpa melakukan penindakan sendiri.
Melalui sosialisasi ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga diajak melihat bagaimana ilmu hukum dapat diterapkan untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat. Hal tersebut sekaligus membuka ruang bagi pengembangan kerja sama Fakultas Hukum UKSW dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dalam bidang penelitian, kajian hukum, kesempatan magang, serta pengabdian kepada masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, melalui penguatan kesadaran hukum, pemahaman terhadap regulasi, serta kolaborasi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Asta Cita ke-7 yang menekankan penguatan reformasi hukum dan birokrasi. Keterlibatan perguruan tinggi dan mahasiswa dalam edukasi serta penyadaran hukum diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang semakin memahami dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai perguruan tinggi swasta terakreditasi Unggul, UKSW telah berdiri sejak 1956 dengan 15 fakultas dan 65 program studi pada jenjang D3 hingga S3. UKSW juga dikenal sebagai “Kampus Indonesia Mini” karena keberagaman latar belakang mahasiswanya serta mengusung semangat “Creative Minority” dalam menghadirkan kontribusi bagi masyarakat. (RLS/UKSW/BOY)
