Kupang (MEDIATOR)—Pertumbuhan pada setor ekonomi ternyata tidak sedang baik-baik saja. Bahkan carut marut dalam tatakelola tender pun menjadi momok bagi dunia usaha. Dan kondisi ini secara fulgar dibuka oleh Ketua Gabungan Pengusaha Indonesia (GAPENSI) Provinsi NTT, Ir. Viktor Ballo.
Ketika memberikan sambutan pada pembukaan Muscab BPC GAPENSI Kota Kupang, Jumat (21/7) di gedung GAPENSI Kota Kupang, Kelurahan Oesapa Selatan, dia menegaskan bahwa saat ini terdapat ratusan bahkan ribuan perusahaan yang mati. Termasuk di NTT.
“Secara nasional, tahun 2016-2018 sekitar 200.000 perusahaan namun sekarang menurun sekitar 80.000 saja. Penurunan yang sangat drastis ini berdampak luar biasa. Karyawan kami yang tadinya belasan orang, terpaksa kita mengurangi sekarang sisa tiga. Ini pun terjadi di seluruh NTT,”tegasnya.
Penurunan menurutnya terjadi karena sebenarnya jumlah anggaran meningkat setiap tahun tetapi kontraktor lokal sulit mendapat pekerjaan. Hal ini dsebabkan beberapa hal yaitu, karena penggabungan paket pekerjaan. Disebut tender konsolidasi. Akhirnya paket seperti pembangunan sekolah yang nilainya Rp 2-3 miliar yang sejatinya menjadi porsi rekanan kelas kecil, namun ternyata di beberapa daerah, justeru digabung menjadi 50-60 miliar.
“Di satu wilayah itu ada puluhan sekolah. Seperti sekarang di Sumba Barat. Itu ada 20-an sekolah, satu sekolah 2-3 miliar digabung jadi satu paket. Sehingga dipakailah kontraktor dari luar. Karena kontraktor dari daerah itu tidak punya pengalaman. Ini juga terjadi pada jenis pekerjaan lain seperti embung, jembatan dan lainnya,”beber Vivo lagi.
Akibat dari itu maka sangat sulit bagi rekanan lokal untuk bisa eksis mempertahankan keberadaan perusahaan. Tak heran jika terjadilah banting-bantingan harga.
“Kita semua tau bahwa tender sekarang orang berani banting sampai 30-an persen. Ada yang turun hampir 40 persen. Kondisi ini lebih parah lagi, sekarang ini mengurus ijin yang namanya sertifikasi badan usaha, persyaratannya dibuat demikian sulit,”ujarnya menambahkan ada regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat lalu diwajibkan untuk dipenuhi oleh rekanan. Aturan-aturan ini mensyaratkan rekanan harus melakukan berbagai hal, dengan tuntuan regulasi yang sulid , prosesnya lama dan membutuhkan biaya yang mahal. “Ini sangat bertolak belakang dengan proses yang kita temukan di penerbitan NIB. Sehari selesai, gratis lagi,”tambahnya lagi.
Berulangkali dia atas nama pengusaha lokal meminta kepada pemerintah agar jangan lagi menggabung-gabungkan item proyek sehingga dikerjakan rekanan dari luar. Melainkan dibiarkan menjadi paket kecil yang nilainya Rp 1 M ke bawah agar ada pemerataan sehingga semua bisa mendapatkan kesempatan.
“Seperti sekarang ada pembangunan rumah untuk warga Indonesia asal Timor Timur. Itu ada 2.500 buah dan dikerjakan BUMN dari pusat. Kemarin Rapimnas di pusat saya sudah sampaikan. Mereka katakan bahwa pekerjaan-pekerjaan kecil diarahkan utuk jadi Sub. Bagaimana bisa Subkon. Harga pasangan batu itu di dalam RAB Rp 1.200.000 per meter kubik. Sedangkan harga yang dikasi ke kami Rp 600.000/meter kubik. 50 persen dari harga, bagaimana kita bisa hidup. Dan pembayarannya pun lama sekali. Ini akhirnya hampir semua enggan. Beberapa terpaksa kredit di bank, namun pembayarannya dari pusat macet sehingga rekanan kita pun mengeluh.”
Vivo pun meminta kepada pemerintah untuk bersikap adil, karena selalu didengungkan me genai memprioritaskan lokal, dan memberdayakan mereka, namun ternyata hanyalah jargon semata. “Teman-teman konsultan juga sama, mengeluh semua karena penggabungan paket dan konsultannya datang dari luar. Paket-paket digabung dan dikerjakan oleh Jakarta semua. Ini jadi tidak sehat. Kita rekanan kecil justru yang paling depan.”
Bahkan belum lama ini ketika COVID melanda, terjadilah perubahan besar-besraan dalam manejemen pengadaan pekerjaan, yakni penggabungan paket-paket, sehingga terjadilah sudah monopoli
“Kan kita lokal hanya kerja rehab ruang kelas, gorong-gorong, jembatan, MCK, apakah harus dikerjakan BUMN. Kemarin dampak Seroja, anggarannya Rp 4 T, itu PL diberikan kepada BUMN. Ada rehab ruang kelas, rehab Puskesmas, kok bisa begitu, tidak masuk di akal. Kita ini bagaikan sampah yang oleh pemrintah pusat, mereka dengan seenaknya ingin agar kita dibinasakan. Jadi kondisi-kondisi ini kita sampaikan,”pungkasnya sembari berharap ada perhatian dari pemerintah sehingga jangan lagi mematikan pengusaha lokal.
Hadir dalam seremoni itu, Penjabat Walikota Kupang, George M Hadjoh, Plt Kadis PU Kota Kupang, Maksi Ndoen, juga Ketua GAPENSINTT, Viktor Ballo, Ketua GAPENSI Kota Kupang,Rudy Nalle, Inyo Anggrek dan puluhan pengusaha senior Kota Kupang lainnya. (KJR)
