Catatan Agus M. Maksum
Iran ajarkan dunia: sanksi Barat bukan akhir segalanya. Indonesia belajar lebih halus — lewat QRIS, CIPS, dan rupiah yang kini bisa berjalan sendiri menembus Shanghai tanpa mengetuk pintu Washington.
Kadang-kadang dalam urusan ekonomi, kita harus belajar melihat dunia apa adanya.
Bukan sebagaimana yang kita inginkan.
Bukan sebagaimana yang diceritakan media.
Tetapi sebagaimana kenyataan bekerja.
Dalam dunia bisnis internasional, sentimen tidak pernah lebih kuat daripada kepentingan. Yang dihitung bukan perasaan, melainkan arus barang, arus uang, dan siapa yang mengendalikan jalurnya.
Selama lebih dari setengah abad, sekitar 80% perdagangan minyak dunia dilakukan menggunakan dolar Amerika Serikat.
Banyak orang menganggap itu hal yang normal.
Padahal itu adalah sebuah desain kekuasaan.
Karena siapa yang menguasai mata uang transaksi dunia, pada dasarnya menguasai denyut ekonomi global.
Dia bisa memengaruhi harga energi.
Dia bisa memengaruhi biaya perdagangan.
Dia bisa memengaruhi siapa yang mudah berbisnis dan siapa yang dipersulit.
Namun sejarah menunjukkan bahwa dominasi itu bukan sesuatu yang tidak bisa diakali.
Ada satu negara yang memberikan pelajaran menarik.
Iran.
Negara yang selama bertahun-tahun hidup di bawah tekanan sanksi ekonomi Barat.
Diblokade.
Dibatasi.
Dikucilkan dari banyak sistem keuangan internasional.
Tetapi Iran tidak runtuh.
Mereka tetap berdagang.
Tetap menjual minyak.
Tetap mendapatkan devisa.
Salah satu kuncinya adalah membangun jalur transaksi alternatif bersama China.
Banyak transaksi minyak Iran ke China tidak lagi menggunakan dolar AS.
Sebagian besar menggunakan yuan dan mulai memanfaatkan infrastruktur pembayaran yang berada di luar kendali sistem keuangan Amerika.
Hasilnya tidak kecil
Pada tahun 2024, ekspor minyak Iran menghasilkan sekitar US$35,76 miliar.
Lebih dari 90% mengalir ke China, dengan nilai sekitar US$32,5 miliar.
Awal 2025, impor minyak China dari Iran diperkirakan berada di kisaran 1,2 sampai 1,8 juta barel per hari.
Angka-angka ini menunjukkan satu hal.
Kedaulatan ekonomi bukan sekadar pidato politik.
Kedaulatan ekonomi dibangun melalui infrastruktur keuangan yang mampu menopang perdagangan meskipun tekanan datang dari luar.
Iran membuktikan itu.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Tentu Indonesia bukan Iran.
Indonesia juga secara formal tidak sedang berperang dengan Barat.
Tetapi ada satu pelajaran penting yang layak dipahami.
Bahwa ketergantungan yang terlalu besar kepada satu sistem pembayaran global selalu menyimpan risiko.
Dan Indonesia memiliki alasan yang cukup kuat untuk mulai memperluas pilihan.
Perdagangan Indonesia-China pada tahun 2024 mencapai sekitar US$135,15 miliar.
Tertinggi sepanjang sejarah.
China tetap menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama lebih dari satu dekade.
Ekspor Indonesia ke China mencapai sekitar US$62,43 miliar.
Mulai dari besi dan baja.
Bahan bakar mineral masih berupa bahan setengah mentah
Hingga nikel juga juga masih setengah mentah
Nilainya puluhan miliar dolar dan pasti akan meningkat berkali lipat bila skemario hilirisasi untuk merubahnya menjadi bahan jadi misalnya battery dan komponen industri lainnya yang telah di beri nilai tambah teknologi
Namun sebagian besar transaksi tersebut masih bergerak melalui sistem berbasis dolar.
Artinya masih terpengaruh dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat.
Masih ikut bergetar ketika The Fed mengubah arah kebijakan suku bunga.
Karena itu, apa yang terjadi di Shanghai pada 11 Juni 2026 patut dicermati.
Bukan sekadar seremoni.
Bukan sekadar foto bersama.
Melainkan sebuah langkah strategis yang dampaknya bisa terasa dalam jangka panjang.
Pada hari itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bertemu dengan Gubernur People’s Bank of China, Pan Gongsheng.
Turut hadir pula Eddie Yue dari Hong Kong Monetary Authority.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk memperkuat kerja sama moneter dan keuangan antara Indonesia, China, dan Hong Kong.
Jika dibaca secara sederhana, ada empat langkah besar yang sedang dibangun.
Pertama, membangun jaring pengaman bersama.
Melalui penguatan kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA).
Sederhananya, Indonesia dan China memperluas mekanisme saling menyediakan likuiditas mata uang masing-masing ketika terjadi gejolak keuangan global.
Ketika pasar panik berburu dolar, tersedia alternatif yang bisa membantu menjaga stabilitas.
Ini bukan sekadar kesepakatan teknis.
Ini adalah upaya memperkuat kemandirian moneter.
Ini adalah jalan keluar dari tekanan fluktuasi dollar yang sekarang kita alami.
Kedua, mengurangi ketergantungan pada dolar sebagai mata uang perantara.
Melalui perluasan kerja sama Local Currency Transaction (LCT).
Transaksi antara Indonesia, China Daratan, dan Hong Kong dapat dilakukan menggunakan rupiah dan renminbi.
Tanpa harus selalu singgah ke dolar terlebih dahulu.
Biaya transaksi menjadi lebih efisien.
Risiko fluktuasi kurs juga dapat ditekan.
Ketiga, membawa manfaat langsung ke masyarakat.
Bank Indonesia dan PBOC meluncurkan sistem QR lintas batas Indonesia-China.
Bagi pelaku UMKM, pedagang, pelaku wisata, maupun wisatawan, ini adalah kabar besar.
Bayangkan pedagang batik di Solo.
Pedagang oleh-oleh di Bali.
Pengrajin perak di Yogyakarta.
Ketika wisatawan China berbelanja, pembayaran dapat dilakukan langsung melalui sistem QR.
Pembeli membayar dalam yuan.
Pedagang menerima rupiah.
Cepat.
Praktis.
Tanpa rantai konversi yang panjang.
Tanpa banyak biaya tambahan.
Keempat, membangun kedaulatan infrastruktur pembayaran.
Pada kesempatan yang sama, Bank Mandiri resmi menjadi bank pertama dari Indonesia yang bergabung sebagai Direct Participant dalam sistem pembayaran internasional yuan milik China, yaitu CIPS.
Selama ini transaksi lintas negara sering kali harus melalui bank koresponden di negara lain.
Kini sebagian transaksi dapat diproses secara lebih langsung.
CIPS sendiri bukan sistem kecil.
Pada tahun 2024, sistem ini memproses sekitar 8,2 juta transaksi dengan nilai mencapai 175,49 triliun yuan atau setara sekitar US$24,47 triliun.
Nilainya tumbuh lebih dari 42% dibanding tahun sebelumnya.
Artinya, infrastruktur ini terus berkembang dan semakin banyak digunakan dalam perdagangan internasional.
Tidak berhenti di situ.
Bank Indonesia juga menyampaikan rencana pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia.
Jika terealisasi, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna jaringan keuangan regional.
Indonesia mulai memiliki simpul strategisnya sendiri dalam ekosistem tersebut.
Memiliki gardu.
Memiliki jalur.
Memiliki posisi yang lebih kuat dalam arsitektur perdagangan kawasan.
Di sinilah kita mulai melihat benang merahnya.
Apa yang dilakukan Iran dan China selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa sebuah negara bisa membangun jalur transaksi alternatif di luar sistem yang selama ini dominan.
Indonesia tentu mengambil jalan yang berbeda.
Lebih moderat.
Lebih diplomatis.
Lebih terintegrasi dengan sistem global.
Namun prinsip dasarnya serupa.
Jangan menggantungkan seluruh aktivitas ekonomi pada satu pintu yang dikendalikan pihak lain.
Karena kedaulatan ekonomi bukan berarti memusuhi siapa pun.
Kedaulatan ekonomi adalah memiliki pilihan.
Memiliki jalur cadangan.
Memiliki instrumen sendiri.
Dan memiliki kemampuan untuk berdiri lebih tegak ketika dunia sedang bergejolak.
Bayangkan beberapa tahun ke depan.
Anda terbang ke Shanghai.
Makan di restoran.
Belanja kebutuhan bisnis.
Atau berwisata bersama keluarga.
Anda tidak perlu lagi repot mencari money changer.
Tidak perlu membawa banyak uang tunai.
Tidak perlu khawatir kurs berubah setiap jam.
Cukup buka aplikasi perbankan atau dompet digital.
Scan QR.
Bayar dalam rupiah.
Di sisi sana, pedagang menerima yuan.
Selesai dalam hitungan detik.
Demikian pula wisatawan China yang datang ke Bali, Bromo, atau Tanah Abang.
Mereka membayar dalam yuan.
Pedagang Indonesia menerima rupiah.
Langsung.
Praktis.
Setara.
Inilah bentuk dedolarisasi yang paling nyata.
Bukan dalam pidato politik.
Bukan dalam slogan ideologis.
Tetapi dalam aktivitas sehari-hari rakyat biasa.
Tidak gaduh.
Tidak konfrontatif.
Hanya sebuah proses panjang untuk membangun lebih banyak pilihan bagi ekonomi nasional.
Karena pada akhirnya, kedaulatan tidak selalu hadir dalam bentuk kapal perang atau perjanjian geopolitik besar.
Kadang-kadang kedaulatan hadir dalam bentuk yang sangat sederhana.
Sebuah kode QR di tangan rakyat.
Dan pada 11 Juni 2026 di Shanghai, Indonesia mengambil satu langkah penting ke arah itu. ***
