KPK Petakan Titik Rawan Korupsi di NTT, Dialog Khusus dengan Pelaku Usaha

Metro1649 Dilihat

Kupang (MEDIATOR)–Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar pertemuan dengan para pelaku usaha diantaranya dari KADIN NTT, GAPENSI, serta INKINDO. Dialog antara KPK dengan pelaku usaha di NTT yang berlangsung di ruang pertemuan Kadin NTT, Rabu (13/9) pagi ini semata untuk pemetaan titik rawan korupsi yangselama ini sering terjadi di Provinsi NTT.
Untuk diketahui, tim dari KPK yang dipimpin oleh Teguh Widodo selaku Kasatgas didampingi Bram, Arso dan Reza ini akan berada di Kupang selama beberapa hari terhitung 11-14 September 2023. Tidak hanya dengan tiga organisasi tersebut diatas, melainkan KPK juga diagendakan melakukan tatap muka dengan REI dan beberapa organisasi profesi yang memayungi pengusaha ini.
“Kami dari Direktorat Anti Korupsi dan direktorat ini masih baru, yakni tiga tahun berjalan. Harus diakui bahwa berdasarkan data yang kami miliki, pelaku usaha itu menempati jumlah terbanyak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Menyusul pejabat, anggota DPRD, dan selanjutnya. Inilah alasan kami lakukan diskusi dengan pelaku usaha untuk memetakan apa penyebab korupsi itu,”tegas Teguh saat itu. Diakui, tahun lalu pertemuan serupa sudah digelar dan satu rekomendasi tahun lalu sudah dieksekusi. Yakni di bidang perikanan, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur, sehingga memutus mata rantai tindak pidana korupsi. Sda item-item pembiayaan yang tidak perlu di sektor perikanan sehingga dengan hadirnya Pergub, pembiayaan itu sudah ditiadakan.
Dalam diskusi, teguh berkali-kali mengingatkan mengenai potensi-potensi terjadinya korupsi, dan celah ini banyak memakan korban pengusaha, menyusul kepala daerah dan legislatif serta sektor lainnya. Dengan adanya dialog seperti ini menurutnya, KPK memiliki kewenangan untuk menyampaikan ke gubernur untuk segera menerbitkan regulasi baru untuk mengantisipasi terjadinya korupsi pada sektor yang direkomendasikan.
Sementara, Wakil Ketua Umum KADIN NTT wilayah Timor, Stenly Boymau yang diberi kesempatan oleh KPK untuk menyampaikan sambutan mewakili lintas asosiasi lingkup Provinsi NTT saat itu menyambut baik adanya forum itu. “Karena dengan dialog yang sepeti inilah, akan terungkap uneg-uneg para pelaku usaha. Kami dari Kadin membuka diri dengan KPK maupun lembaga lain, demi tercapainya transformasi dalam pembangunan ekonomi di NTT, sesuai spirit yang kami selalu hembuskan, yakni mewujudkan kebangkitan ekonomi masyarakat NTT yang bersih dari berbagai tindakan hukum,”tegas jurnalis senior Jawa Pos Group ini.
Masih menurutnya, sebenarnya ada banyak fakta yang menjadi celah sering terjadinya tindak pidana korupsi, dan celah ini tidak bisa dihindari oleh para pelaku usaha. Seperti regulasi mengenai syarat bahwa seorang pelaku usaha baru bisa mendapatkan pekerjaan apabila dia selalu mendapatkan pekerjaan pada tahun berjalan, jika tidak maka digugurkan. Inilah yang membuat posisi tawar pelaku usaha menjadi lemah, sehingga sering terjadi negosiasi yang berdampak pada turunnya kualitas pekerjaan.

Baca Juga  LPSK Launching Sahabat Saksi dan Korban Wilayah Provinsi NTT
BERSAMA. Tim dari KPK saat bersama para pelaku usaha, di ruang pertemuan KADIN NTT.
Foto: ist

Sementara Ketua GAPENSI NTT, Viktor Ballo dalam sesi dialog, menyentil mengenai dominasi proyek oleh BUMN, sehingga mematikan pengusaha lokal. Padahal, mestinya paket-paket proyek itu tidak digabung sehimgga banyak rekanan bisa hidup. Dia mecontohkan, pembangunan sejumlah gedung sekolah di Sumba, yang digabung dan dikerjakan konsorsium dari pusat. Padahal mestinya dibiarkan untuk dipisah, sehingga banyak rekanan bisa mengerjakan pekerjaan tesrebut. Menruutnya, bukan soal untuk memperkaya diri, melainkan rekanan lokal pun butuh penghasilan untuk menghidupi karyawan dan masyarakat lokal. Tak hanya rekanan dari pusat melainkan konsultannya pun dari Jakarta, sedangkan rekanan lokal yang mengerjakan sub kontraknya. Itupun pembayarannya mandeg hingga berbulan-bulan lamanya.
Hal yang sama ditegaskan Ketua GAPENSI Kota Kupang, Rudy Nalle. Menurut Rudy, sistem yang sekarang dipakai oleh pemilik pekerjaan, melemahkan nilai tawar pelaku usaha sehingga sering ada celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu dia menyarankan agar reformasi sistem ini hatus dilakukan, dengan pengawasan yang lebih ketat lagi.
Mengakhiri pertemuan, tim dari KPK menyatakan seluruh ‘isi hati’ para pelaku usaha ini dicatat secara baik dan akan dipelajari. KPK berharap agar berbagai pertemuan ini nantinya menjadi spirit bagi pelaku usaha untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. (KJR)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *